AMBON,MALUKU – Pemerintah Provinsi Maluku (Pemprov) hingga hari ini belum kunjung menetapkan besaran anggaran Pilkada serentak 2024 dan beralasan masih dalam proses pembahasan.
” Masih dalam tahap pembahasan. Kita akan mengusulkan anggaran Pilkada serentak di APBD Perubahan,” cetus Kepala Badan Kesbangpol Maluku, Daniel Indey, Selasa (06/06/2023), di Baileo Karang Panjang, Ambon.
Menurut Mantan Penjabat KKT tersebut, intinya dari total usulan Bawaslu dan KPU, kita akan anggarkan 40 persen di tahun 2023 dan 60 persen di tahun 2024. Namun nominalnya, masih belum bisa dipastikan karena masih dalam pembahasan.
Jadi lanjutnya, dianalogikan seperti ini, dari KPU Provinsi mengusulkan 150 miliar berarti 40 persen kita tampung di APBD 2023. 60 persen di 2024.
” Jadi penganggarannya secara bertahap, tidak langsung sekaligus.” terangnya.
Begitu pula di kabupaten kota, besarannya tergantung kebutuhan KPU dan Bawaslu setempat, berdasarkan pembahasan bersama TAPD masing-masing kabupaten kota.
Dia menambahkan, untuk anggaran keamanan selama masa berlangsungnya masa pileg, usulan dari Kodam dan TNI sudah masuk. Kita hanya menanti dari pihak kepolisian. Kita sementara memverifikasi usulan tersebut.
Disinggung terkait keterlambatan rakor yang di gelar pada pertengahan Mei, Indey sampaikan alasannya.
” Tidak terlambat karena dari Kemendikbud sudah lakukan monev ke kita dan memberi beberapa masukan. Yang akan kita lakukan, terus bersinergi dengan Kemendagri dalam hal ini, Direktorat keuangan daerah untuk kita sampaikan hasil perhitungan kebutuhan anggaran Pilkada 2024,” ujarnya.
Dan finalisasinya, sebut Indey, akan diterbitkan dengan keputusan Gubernur untuk menetapkan besaran kebutuhan anggaran Pilkada tahun 2024 bagi kabupaten kota juga untuk provinsi. (Vera)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
