AMBON,MALUKU – Bendahara Fraksi Pembangunan Bangsa, Rovik Afifudin, menyayangkan peran Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) yang hingga saat ini, minim kontribusi dalam berbagai aspek. Salah satunya, inflasi di daerah ini masih tinggi.
Tudingan tersebut, disampaikan dalam Rapat Paripurna LKPJ Gubernur Maluku, yang digelar, Kamis (04/05/2023).
” Kita harus jujur, berhala demokrasi yang ada di wilayah ini, yaitu TGPP, ini ironis, tim rasa OPD,” kesalnya.
Mereka inilah, jelas Afifudin, yang merusak sistem tatanan birokrasi di Maluku. Kewenangannya melampaui OPD teknis karena diberikan keleluasaan dalam aktifitas, dengan dalih percepatan pembangunan.
Afifudin menerangkan, sesuai dengan kewenangan Kepala Bappeda, Kepala Keuangan dan Sekretaris Daerah (Sekda), mereka ini yang seharusnya menjadi tim percepatan pembangunan karena memahami urgensi kepentingan daerah.
Politisi muda PPP dapil kota Ambon ini katakan, dalam menyoroti tugas inflasi, seharusnya Sekda berperan penuh bukan hanya sekedar duduk pimpin rapat. Namun, turun ke lapangan dan identifikasi masalahnya dimana, Sekda yang lebih paham.
Dirinya menilai, jika ini menjadi sepenuhnya hak prerogatif Gubernur dalam memberikan mandat, saya tidak sepakat, saya cuma sepakat hak konstitusionalnya.
” Untuk itu, dalam Rapat Pansus LKPJ Gubernur tahun 2022, Saya minta tim ini dibubarkan, dudukan kembali tatanan birokrasi sesuai kewenangan,” tegasnya.
Afifudin di kesempatan yang sama juga persoalkan, terkait perombakan birokrasi yang masih dipenuhi faktor like and dislike, juga penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak sesuai eselon.
” Akibat dari kebijakan birokrasi pergantian, mutasi akibat dari faktor like and dislike, mengakibatkan ada ASN yang eselonnya tinggi menjadi bawahan bagi eselon yang lebih rendah,” terangya.
Bebernya lagi, ASN memiliki jenjang karier, ikut pelatihan, ikut Diklat Kepemimpinan (PIM) namun dimutasi dan dipindahkan seenak perutnya.
Misalnya saja, Kepala BKD kini menjabat Kepala Inspektorat. Ini merupakan suatu lompatan yang mungkin memperbaiki hal-hal tadi yang saya singgung.
” Saya minta kembalikan marwah dari ASN sesuai jenjang karier, jangan lagi ada mutasi yang dilatar belakangi kepentingan tertentu,” tandas Afifudin. (Vera)
