AMBON,MALUKU – Komisi III DPRD Maluku, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama 13 mitra, guna pengawasan tahap kedua yang diagendakan ke 3 kabupaten yakni SBB, Maluku Tengah dan Kota Ambon.
Namun ironisnya, sebagian besar mitra hadir tanpa mengantongi data yang valid mengenai program dan alokasi anggaran yang digelontorkan, dalam APBD maupun APBN tahun 2022.
Hal tersebut tentunya, mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Komisi III Saudah Tethool.
” Jika tidak mengantonginya data yang akurat jangan datang,” kesalnya, Rabu (24/5/2023), di ruang komisi, Baileo Karang Panjang Ambon.
Menurutnya, ketika melakukan kunjungan pengawasan, kami butuh data yang riil mengenai berapa proyek yang dikerjakan dinas atau badan, dalam tahun anggaran 2022, disertai pagu anggarannya.
Misalnya saja, sebutnya, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) yang diwakilkan datang, justru tidak paham substansi rapat. Secara gamblang, tidak dapat menjelaskan jumlah program dan alokasi anggaran pada tahun 2022, yang akan dijadikan titik pengawasan.
” BP2JK sebagai balai yang gawainya membidangi pelelangan proyek juga sama. Ketika ditanya, hanya diberikan data umum bukan spesifik, malah banyak juga yang kurang.” ungkapnya.
Srikandi Gerindra Maluku ini menyarankan kepada mitra komisi III, disiapkan dulu data yang valid agar ketika diundang, penjelasannya bisa secara terperinci, agar tidak menimbulkan pertanyaan salah kaprah. (Vera)
