AMBON,MALUKU – Sejumlah kepala daerah, absen dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemilu/Pemilukada Serentak Tahun 2024, yang di inisiasi oleh Kesbangpol Provinsi Maluku, di salah 1 hotel berbintang di Maluku, Rabu (17/05/2023).
Diketahui, rakor yang seyogyanya menghadirkan kepala daerah 11 kabupaten kota ini, hanya dihadiri Bupati Buru Selatan, Penjabat Bupati KKT, Penjabat Walikota Ambon dan Penjabat Bupati SBB. Sementara yang lain, hanya diwakili Sekda atau Kepala Badan Kesbangpol setempat.
Ironisnya, rakor tersebut guna membahas sharing anggaran pemilukada serentak ke 11 kabupaten kota dan memerlukan kehadiran kepala daerah, sebagai pemegang kebijakan anggaran.
” Ini menunjukan ketidaksiapan Pemprov. Bisa dikatakan, kegiatan tersebut tiba saat tiba akal,” kesal Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra, Senin (22/05/2023), di Baileo Karang Panjang, Ambon.
Menurutnya, dari awal kita sudah berinisiatif rakor digelar awal April, mengingat ini kali pertama digelar pemilu serentak. Tentunya, akan ada minus pada pembangunan di 2024. Itu yang mau kita bicarakan terkait sharing anggarannya.
Namun, calon legiator ke Senayan ini menyayangkan, pemprov malah menggelar rakor pada pertengahan Mei. Sedangkan, naskah perjanjian dana hibah untuk pilkada ke Kementerian Dalam Negeri, sudah harus diserahkan akhir Mei.
” Arahan Kemendagri kan sudah jelas. Meminta pemda untuk mencicil pengalokasian dan hibah anggaran pilkada mulai tahun 2023. Agar, pencairan tidak terhambat dan pelaksanaan tahapan pilkada tidak terganggu,” imbuh Politisi PKS tersebut.
Semestinya, jelasnya lagi, tahun 2023 pemerintah daerah telah mengalokasikan 40 persen anggaran pilkada yang diusulkan penyelenggara pemilu, di setiap daerah.
Dirinya menilai, suka tidak suka tetap pilkada serentak harus jalan dan anggarannya minimal 40 persen sudah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2023, 11 kabupaten kota di Maluku.
Kendati demikian, akuinya, apresiasi kita berikan kepada pemprov karena apa yang kita bicarakan di legislatif dilakukan oleh eksekutif. Yang penting, pagu anggaran untuk pemilu serentak mekanismenya seperti apa.
Disinggung ikhwal besaran anggaran, Rumra menjelaskan, hari ini dimintakan usulan dari KPU dan Bawaslu Maluku kepada pihak pemda secara teknis koordinasi antar KPU, Bawaslu dan Eksekutif, guna verifikasi anggaran usulan itu seperti apa.
” Sampai sekarang kan kita belum tahu usulan anggaran yang disepakati itu berapa banyak,” bebernya. (Vera)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
