AMBON,MALUKU – Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku Anos Yeremias menyatakan, 20 poin rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Maluku kepada Pemerintah Daerah Maluku, menunjukan pemerintahan ini gagal dalam mengeksekusi kebijakan.
” 20 rekomendasi Pansus LKPJ Gubernur menandakan, birokrasi kali ini gagal mengelola pemerintahan,” tegas Yeremias, Minggu (07/05/2023).
Ironisnya, kegagalan tersebut, diberbagai bidang seperti pendidikan, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, juga lainnya.
Sektor Pendidikan di Maluku, misalnya, semakin terpuruk baik dari SDM maupun fasilitas bangunannya.
” Sampai hari ini, Kadis Pendidikan masih dijabat oleh Plt. Ini juga menjadi catatan dari ketua pansus. Itu berarti, hari ini Maluku betul-betul terpuruk di bidang pendidikan. Selain SDM, infrastruktur semakin terpuruk,” tegasnya.
Dirinya menilai, Murad Orno juga gagal, tidak bisa mengelola RSUD Haulussy lebih baik. Tenaga kesehatan juga dipindahkan tidak sesuai kapasitas.
” Mengingat Haulussy adalah Rumah Sakit rujukan untuk Covid-19, kenyataannya masih memprihatinkan dari tahun 2020 sampai hari ini belum juga berbenah. Entah kapan sampai bisa bersaing dengan RSUP dengan rumah sakit swasta yang ada di Kota Ambon,” tuturnya.
Pemerintah Provinsi Maluku, sebutnya, juga tidak bisa mengendalikan inflasi. Faktanya, sejumlah barang pokok melonjak signifikan menjelang hari raya.
Yeremias berharap, sisa waktu kepemimpinan Murad Orno yang hanya 5 bulan bisa memaksimalkan pembangunan.
” Dalam kurun tersisa 5 bulan lagi, manfaatkan waktu ini untuk memenuhi atau organisasi dan apa yang telah dilakukan untuk kebaikan kita semua warga provinsi,” tutupnya. (Vera)
