DPRD Minta Gubernur Evaluasi Kinerja Dirut Haulussy

AMBON,MALUKU – Salah 1 poin yang tertuang dalam rekomendasi LKPJ Gubernur Maluku tahun 2023, yakni permintaan mengevaluasi kinerja Direktur RSUD Haulussy, Nazaruddin.

Pasalnya, hingga hari ini, Nazzarudin tidak bergeming, didera banyak pemberitaan miring yang notabene sesuai fakta di lapangan.

DPRD menilai, ini semua karena lemahnya kepemimpinan di Haulussy yang tidak bisa mengelola manajemen secara baik, akibat dari rekrutmen yang tidak didasarkan atas dasar-dasar prinsip profesional dan objektif serta yang memahami karakteristik dan akar masalah di Haulussy.

Sehingga, otomatis mempengaruhi terhadap kinerja dan performa RSUD Haulussy, melakukan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Untuk itu pada poin ke-17, Ketua Pansus LKPJ Gubernur Maluku tahun 2023, Ruslan Hurasan, menyoroti ikhwal kebobrokan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut, berdasarkan rekomendasi dari anggota pansus.

” DPRD Provinsi Maluku merekomendasikan kepada Gubernur Maluku, untuk mengevaluasi kinerja Direktur RSUD Haulussy dan menempatkan direktur yang benar-benar sesuai kompetensinya,” pinta Hurasan, Senin (08/05/2023).

Menurut Politisi PKB tersebut, salah 1 misi yang ditetapkan dalam RPJMD 2019-2024 yaitu, meningkatkan kualitas kesehatan yang murah dan terjangkau, dengan menempatkan RSUD  Haulussy sebagai Rumah Sakit Rujukan Utama yang bertaraf internasional.

Namun Politisi PKB tersebut menilai, dari hasil pengawasan DPRD, ditemukan kenyataan bahwa Haulussy penuh dengan segudang masalah.

Yakni, penyelesaian jasa Covid-19 terkatung-katung sehingga membuat citra rumah sakit buruk di mata publik.

Hurasan juga mempersoalkan, belanja peralatan medis yang harganya miliaran,
bahkan puluhan miliar namun ironisnya tidak bisa dimanfaatkan sehingga, berpotensi menjadi barang yang mangkrak.

Sistem manajemen pelayanan yang
diharapkan sudah berbasis IT, dengan membuat Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), supaya bisa menyelesaikan seluruh pelayanan yang efektif, transparansi dan profesional, belum juga bisa diwujudkan.

” Untuk itu, kami meminta perhatian dari Gubernur Maluku, agar segera melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap masalah yang telah berlarut-larut ini,” pungkas Legislator dapil Malteng ini. (Vera)