Djamaludin Koedoeboen Minta Kapolda Maluku Jangan Lecehkan Anak Maluku

AMBON,MALUKU – Vice Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI),  organisasi Advokat terbesar di Indonesia Djamaluddin Koedoboen, meminta Kapolda Maluku Lotharia Latief tidak melecehkan dan meremehkan anak Maluku.

Hal tersebut dikemukakan, menyikapi tanggapan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Polisi M. Rum Ohoirat, terkait sorotanya di berbagai media online beberapa waktu lalu, sehubungan sikap Kapolda Maluku yang enggan menerimanya di Mapolda Maluku.

” Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Maluku Rum Ohoirat dan Kapolda Maluku terkait beberapa kali konflik sosial di Maluku termasuk di Tual dan Malra orang ini tidak pernah muncul atau menghubungi saya,” kata Djamal.

Bagaimana mungkin, lanjut Koedoboen, Saya dapat berkomunikasi dengan Kapolda Maluku sementara ditelpon dan di WA saja, tidak pernah merepon sama sekali. Jadi wajar saja, kalau Kapolda tidak tahu apa langkah yang telah kami tempuh, dalam ikut membantu mengurai berbagai permasalahan yang terjadi, termasuk memberikan kesadaran melalui penyataan sikap di berbagai media dan surat-menyurat kepada pihak pemerintah pusat.

” Ironisnya, banyak pimpinan institusi yang lain di wilayah Provinsi Maluku. Ketika saya telpon dan WA selama ini, beliau-beliau selalu merespon baik, sehingga adanya komunikasi yang cukup intens yang dibangun dalam rangka mencari solusi terbaik, terkait berbagai kejadian yang terjadi selama ini,” kata Djamal.

Pada Pilpres 2019 lalu, disampaikan, sangat disayangkan Kapolda Maluku tidak punya informasi yang cukup terkait berbagai aktivitas DPP KKBMM yang dipimpinnya, padahal dalam beberapa insiden yang terjadi di wilayah Maluku, khususnya di Kariu dan Ori, Pelauw  dan Kei di Papua Barat dan bahkan di Maluku Tenggara antara Elat dan Bombay serta insiden yang terjadi di kota Tual beberapa waktu lalu bahkan di ibu kota negara Jakarta kami dari DPP KKBMM dan Ormas Maluku yang lain yang berada di Jakarta sangat pro aktif dalam merespon berbagai gejolak yang terjadi di wilayah Propinsi Maluku akhir akhir ini.

Dirinya menambahkan, termasuk membentuk 1 forum yang telah berbadan hukum yang di dalamnya menghimpun semua Ormas Maluku yang ada di Jakarta yang dinamakan ” Forum Maluku Cinta Damai” Yang di nahkodai oleh saya, Djamal. Sebagai Ketum dan Marsyel Ririhena dari DPP Satu Darah Maluku sebagai Sekjend.

Djamal yang juga mantan Ketua DPRD Kota Tual ini, menambahkan, selain mengumpulkan sumbangan atau kegiatan sosial lainnya yang selama ini dilakukan oleh basudara orang Maluku di Jakarta maupun di daerah lain, itu semata-mata dilakukan untuk kegiatan sosial.

” Dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah dan melakukan pendampingan terhadap saudara-saudara  yang terkena musibah dan dibagi antara Ormas Maluku yang ada di Jakarta, antara lain Ormas mana berbuat apa dan dimana, semua itu dilakukan dengan baik dan di up date dalam file kami,” cetusnya.

Djamaluddin menegaskan, jadi tolong Kapolda Maluku jangan meremehkan dan melecehkan apa yang telah kami lakukan selama ini karena semua itu demi kemanusiaan. Walaupun kami sangat sadari sungguh, apa yang kami lakukan belumlah sebanding dengan apa yang diharapkan masyarakat.

” Rencana pertemuan kami dengan Kapolda Maluku bukan untuk meminta perlakuan khusus terhadap anak kami. Namun, kami paham dan sangat mengerti apa yang telah diputuskan timsel Taruna Akpol tidak mungkin dimentahkan kembali oleh Kapolda. Silahkan tanyakan kepada para Kapolda Maluku sebelumnya, apakah dalam silaturahim kami dengan beliau-beliau, adakah maksud dan tujuan pribadi yang kami sampaikan. Hal itu tidak pernah terjadi kata Djamal yang juga adalah mantan Ketua DPD KNPI Malra itu.

Lanjutnya lagi, bila berbicara terkait seleksi Taruna Akpol tahun 2023, memang faktanya ada orang luar yang bukan orang Maluku yang setiap tahun ikut seleksi di Maluku. (Vera)