AMBON,MALUKU – Merasa komunikasi yang dibangun tidak mendapat respon dari orang nomor 1 Polda Maluku, Ketua Umum Perhimpunan Keluarga Besar Maluku di Jakarta, Djamaluddin Koedoboen, naik pitam.
Pasalnya, kuasa hukum ibukota tersebut menilai, selama ini komunikasi yang dibangun dengan pihak Polda Maluku baik-baik saja, namun setelah beberapa kali menghubungi, malah tidak digubris.
Padahal, tujuan membangun komunikasi dalam rangka menjaga stabilitas keamanan Maluku, sebelum Pilkada serentak dan Pilpres di 2024.
” Kami datang langsung ke Polda Maluku, beliau tidak berkenan bertemu kami. Saya kira, ini adalah bentuk komunikasi publik yang tidak etis dan kurang bagus,” tukasnya, Kamis (04/05/2023).
Menurutnya, sebagai pimpinan institusi polisi yang menjadi pengayom kepada masyarakat, Kapolda harus bisa mampu membangun komunikasi yang baik, dengan berbagai pihak bukan hanya dengan kami tapi juga dengan pihak-pihak lain dan itu tidak kami temukan sejauh ini.
Sebagai salah satu pimpinan ormas kedaerahan, lanjut Koedoboen, tentu kami punya informasi yang cukup terkait dengan kondisi keamanan daerah. Sebetulnya, diskusi kita itu lebih banyak mau diarahkan kesana untuk mencari solusi dan langkah-langkah antisipasi, sehingga Maluku ini tetap berada pada iklim yang kondusif.
Koedoboen beranggapan, Kapolda sekarang berbeda sekali dengan Kapolda-Kapolda sebelumnya, yang selalu membangun komunikasi yang baik dan hangat.
Pada kesempatan yang sama, Koedoboen juga menyinggung persoalan seleksi rekrutmen Taruna 2023 yang dianggap terdapat praktek-praktek tidak jujur dan banyak mengorbankan putra-putri Maluku sendiri, dalam seleksinya.
” Kami menduga, ada praktek yang kurang profesional, jujur, dan objektif pada proses tersebut,” beber Kuasa Hukum Doddy Sudrajat ini.
Pengacara senior ini berasumsi, ada titipan dari pimpinan Polri yang mengikutsertakan anaknya ikut dalam seleksi Taruna Akpol di Maluku yang secara otomatis, menyingkirkan putra-putri terbaik dari Maluku.
Terkait beberapa hal tersebut, Djamaluddin mengecam indikasi tersebut dan berencana akan menyampaikan langsung temuannya, kepada Kapolri dan Komisi III DPR RI juga meminta pengawalan dari masyarakat juga sebagai bahan evaluasi kepada Kapolda Maluku.
” Kami menghimbau kepada masyarakat Maluku, agar kita pantau proses ini agar berjalan jujur, adil, tanpa ada diskriminasi dan hal-hal yang pada akhirnya merugikan instusi Polri itu sendiri,” ajaknya.
Dirinya menambahkan, catatan kami untuk Kapolda Maluku, semoga mungkin bisa mengevaluasi diri lagi. Menjadi pimpinan, yah tentu bisa melayani masyarakat dengan baik dengan ketulusan hati dan keikhlasan tanpa harus mengedepankan birokasi yang sebetulnya, tidak perlu dan mengada-ada. (Vera)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
