Rovik Pertanyakan Legalitas Dokumen APBD 2022

AMBON,MALUKU – Carut-marut dalam APBD tahun 2022, kembali tuai sorotan tajam Legislator Maluku. Seperti yang telah diketahui bersama, pada APBD tahun 2022 tidak di ikuti dengan perubahan APBD.

Entah mungkin karena keterlambatan pembahasan, atau pemerintah provinsi sendiri yang tidak becus menekan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mengusulkan program sebelum injury time.

Hal tersebut memang sempat menjadi perbincangan hangat medio pertengahan tahun 2022, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku, yang sebagian besar mendesak percepatan penyerahan dokumen oleh pemerintah provinsi untuk dibahas, namun hasilnya “Nihil”, alias APBD 2022 tanpa APBD Perubahan.

Pasca Penyerahan dokumen LKPJ yang dilakukan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, tanpa diikuti dengan dokumen Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun 2022.

Memantik reaksi keras, Legislator Maluku Rovik Afifudin, angkat bicara.

“ APBD tahun 2022 tidak pernah ada perubahan, yang ada hanya perubahan penjabaran APBD yang dilegalkan dengan peraturan kepala daerah. Makanya kalau kita akan membahas LKPJ 2022, kita harus punya alat uji yakni APBD tahun 2022,” ujarnya, Selasa (11/04/2023).

Politisi PPP tersebut menilai, LKPJ Gubernur yang diserahkan kepada DPRD dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu, hanya berisi APBD murni saja. Sedangkan, dokumen peraturan Kepala Daerah yang memuat penjabaran APBD tidak dilampirkan.

“ Legalitas dari dokumen yang diserahkan tidak ada. Jadi saya minta ketua TAPD yang juga Sekda Maluku dan seluruh jajaran, agar menyerahkan kepada DPRD bersama dokumen LKPJ dan Perkada tahun 2022,” cetus Legislator Dapil Kota Ambon ini.

Dijelaskan lagi, langkah ini harus dilakukan agar DPRD Provinsi Maluku dapat mengetahui realiasasi pendapatan daerah. Sebab, jika ada perubahan penjabaran APBD maka pasti akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan kenaikan belanja daerah.

“ Semua yang diserahkan tidak terlihat dalam APBD yang kita terima. Sehingga, kita mau menguji LKPJ tidak bisa dan saya berharap diserahkan,” demikian Afifudin. (Vera)