AMBON,MALUKU – Anggaran Jambore PKK lagi-lagi menuai kritikan tajam. Pasalnya, dari APBD Maluku, dianggarkan Rp 4,3 Miliar hanya semata untuk mengumpulkan kader 11 kabupaten kota di Maluku.
Namun, tidak jelas apa sasaran dari program yang akan dihelat pada tahun 2023 ini. Kegiatan ini dinilai hanya semata-mata menghamburkan dan menghabiskan anggaran yang seharusnya digelontorkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
Menanggapi hal tersebut, Legislator Komisi IV DPRD Maluku, Elviana Pattiasina naik pitam.
” Akankah lebih baik jika anggaran digelontorkan untuk pemberdayaan posyandu di pelosok, yang dapat menurunkan angka stunting itu sendiri,” kesalnya, Jumat (29/04/2023).
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang membutuhkan, ketimbang kegiatan yang sifatnya tidak ada output namun dianggarkan dari APBD.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik Afifudin.
” Judulnya Jambore PKK namun di dalamnya terdapat jenis-jenis kegiatan yang berbeda dengan total 8 kegiatan. Waduh, duit habis hanya untuk hal yang remeh-temeh itu,” tandasnya.
Bebernya, operasional PKK, sosialisasi kampung mandiri dan lainnya, itu merupakan barang habis pakai dan cocok jadi monumen. Ini tidak baik untuk kondisi daerah kita.
” Kegiatan ini tidak ada faedahnya. Turunnya stunting juga tidak signifikan, ini merupakan pemborosan. Sama sekali tidak menghasilkan apa-apa,” pungkasnya kesal.
Akuinya, sesuai laporan tertulis, di dalamnya terdapat 8 program kegiatan dalam Jambore PKK, diantaranya yakni ;
– Operasional Sekretariat PKK
– Jambore Kader PKK
– Hari Kesehatan Gerak PKK
– Rapat Konsultasi Untuk Tim Penggerak PKK
– Peningkatan kapasitas kader PKK
– Kegiatan Sosialisasi Bina Keluarga Balita (BKB).
– Dana Bantuan Untuk Paud dan
– Sosialisasi Pembentukan Kampung Mandiri
(Vera)
