Doyan Pangkas Anggaran Malra, Tethool Warning Dispar Maluku

AMBON,MALUKU – Disinyalir, Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sengaja menghapus beberapa anggaran yang diusulkan pemerintah kabupaten Maluku Tenggara (Malra).

Sesuai Fakta pada tahun 2022, pemerintah provinsi Maluku konon menganggarkan 1 Miliar Rupiah, dengan presentase pembagian 500 juta untuk pembangunan guest house di kawasan Ohoi ngilngof, kecamatan manyeuw, Malra, dan 500 juta untuk mensupport Festival Pesona Meti Kei (FPMK) yang sudah dikenal secara Nasional.

Tentu saja penganggaran tersebut bukan semata diminta Pemda Malra, namun sesuai dengan janji Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno di hadapan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno pada gelaran event pariwisata yang dihadiri orang nomor satu di Kemenpan tersebut.

Menurut pantauan Intim News, Setelah pembahasan Tim Badan anggaran (Banggar) di DPRD Maluku, disepakati 1 miliar rupiah, namun ketika pengesahan anggaran tersebut malah dihapus dengan dalih Dispar tidak memiliki anggaran yang cukup.

Miris memang, Wagub sebagai pihak yang menjanjikan ketika dikonfirmasi media ini hanya bisa mengelak dan menyatakan saya tak pernah menjanjikan walaupun banyak jejak digital yang berseliweran.

Mengantisipasi agar hal ini tidak terjadi lagi, Legislator Dapil VI Saudah Tethool, Senin (24/04/2023) ungkap penegasannya.

” Yang pasti sebagai wakil rakyat dari dapil VI, saya juga menginginkan penganggaran yang baik dari Dispar Maluku, jangan ada kesan tebang pilih, atau faktor like and dislike,” tutur Tethool.

Legislator dari partai Gerindra ini menuturkan, selama ini yang menjadi ikon Pariwisata Maluku untuk Indonesia, hanya Festival Pesona Meti Kei (FPMK), yang masuk agenda Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Namun, lanjutnya dari tahun ke tahun kita diperhadapkan dengan alasan minimnya anggaran, bahkan sebagian anggaran yang diusulkan kabupaten dihapus sepihak atau tiba-tiba hilang ketika pengesahan.

Hal tersebut tentu tidak baik. Kita tahu banyak spot wisata unggulan di kepulauan kei, yang menjadi ikon wisata provinsi Ini, seharusnya disupport, kan di satu sisi juga berimplikasi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

” Untuk itu, Dinas Pariwisata harus punya perhatian khusus terhadap persoalan anggaran kegiatan yang selama ini, terkesan dihapus atau dihilangkan secara sepihak,” tandasnya.

Wakil Ketua Komisi III tersebut menambahkan, sebagai Legislator dapil, kita hanya mengingatkan untuk usulan alokasi anggaran kegiatan dari kabupaten Malra, dalam rangka kegiatan promosi pariwisata, kami minta jangan coba-coba dihapus. (Vera)