Cek Kesiapan Pilkada, Rumra Apresiasi Kominfo Malra

MALRA,MALUKU – Pengawasan pada daerah ketujuh, Komisi I DPRD Maluku, sambangi kabupaten Maluku Tenggara (Malra). Pembahasan lebih terfokus terhadap kesiapan stakeholder, dalam mendukung pilkada serentak di 2024.

Demikian diakui, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra, Rabu (19/04/2023).

” Dalam pertemuan yang berlangsung, dihadiri oleh KPU, Bawaslu, Kesbangpol, Kominfo, Dinas Catatan Sipil (Capil), Biro Hukum, PMD dan Inspektorat. Ada beberapa hal prinsipil yang menjadi pokok bahasan kami,” tuturnya.

Menurut Politisi PKS tersebut, kami apresiasi sungguh kinerja Dinas Komunikasi dan informasi (Kominfo) Malra, yang telah maksimal bekerja menjangkau pelosok evav dengan pemasangan BTS.

Sehingga, ungkapnya,  sesuai hasil survei Kominfo, total 33 ohoi yang masih blank spot dari 190 ohoi . Ini sudah termasuk yang sinyalnya masih rendah. Yang masih memerlukan tambahan menara terhitung ada 14 ohoi.

” Sesuai dengan arahan, pentahapan KPU dan Bawaslu untuk Pilkada dan Pemilu serentak, sekarang  menggunakan pendekatan IT,” jelas Rumra.

Prinsipnya, Rumra menuturkan, penyebaran internet sudah merata di seluruh ohoi. Untuk Malra dan Kota Tual, progresnya sangat baik sama dengan kota Ambon. Artinya, di pelosok pun sudah terjamah 4G yang memudahkan dalam pekerjaan berbasis digital.

” Tidak hanya itu, kami juga mengecek dan memastikan kesiapan penganggaran Pilkada serentak di 2024. Memang sesuai amanat Mendagri, 40 persen anggarannya harus dipersiapkan dari APBD mulai tahun 2023,” ungkapnya.

Menurutnya, Pemda Malra tidak ada masalah, KPU dan Bawaslu juga sudah mengusulkan terkait anggaran, nanti akan ada waktu khusus untuk verifikasi anggaran yang diusulkan. Karena pengusulan KPU kurang lebih 50 miliar.

Lebih lanjut, politisi PKS ini menerangkan, dalam kesiapan rapat koordinasi (Rakor) Sseluruh kepala daerah di Maluku dan DPRD, ditambah dengan KPU Bawaslu provinsi, bersama 11 kabupaten kota terhadap usulan anggaran, akan kita kroscek dan bicarakan lebih lanjut lagi.

” Kami juga tetap berkomunikasi intens  dengan Kesbangpol karena punya tanggung jawab khusus anggaran hibah lebih banyak masuk disitu. Dari segi kesiapan capil, kita bicarakan terkait rekaman e-KTP sudah sejauh mana. Dari pihak capil juga menjelaskan secara jelas karena ini juga menyangkut pemilih pemula potensial dan dijelaskan kinerja Capil dimaksimalkan untuk 2024,” sebutnya.

Politisi yang siap maju ke Senayan ini menambahkan, kami juga mengapresiasi Pemda karena membantu KPU dan Bawaslu dalam rangka non tahapan.

Selain itu, untuk sharing anggaran selama ini kami sampaikan dari awal, supaya siap sedia ketika di 2024 kepentingan mengenai penyelenggaraan pemilu dan pilkada, otomatis anggaran pembangunan akan berkurang.

” Kita beritahukan agar perubahan APBD, minimal sudah siapkan 40 persen. Namun, tergantung berapa pagunya baru kita bicarakan 40 persen tersebut,” tukasnya.

Semoga pertemuan ini menjadi masukan penting dan perhatian khusus bagi Pemda karena pada saat kunjungan Sekda dan TAPD dan BPKAD, sementara kegiatan keluar.

” Prinsipnya, memang Pemda Malra siap saja. Mudah-mudahan dalam rakor, mereka bisa menyampaikan terkait situasi terkini,” tutup Legislator Dapil VI ini. (Vera)