AMBON,MALUKU – Direktur RSUD Haulussy, Nazarudin, kembali mendapat sorotan tajam dari Komisi IV DPRD Maluku, yang salah 1 gawainya menangani masalah kesehatan.
Pasalnya hingga kini, pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) yang melayani pasien covid-19 tidak kunjung cair, dengan alasan yang berbelit-belit dan terkesan dibuat-buat.
Padahal, beberapa tahapan telah dilalui. Namun, Nazarudin kembali beralasan ikhwal instruksi dari Inspektorat sehingga tim juknis harus melengkapi dokumen terkait sosialisasi terhadap nakes.
Menanggapi hal tersebut, Legislator Komisi IV DPRD Maluku, Elviana Pattiasina naik pitam dan mencerca Nazaruddin yang gemar berkilah di hadapan DPRD ini.
” Saya masih tidak puas dengan teknis yang dipersiapkan untuk sosialisasi dan merealisasikan pembayaran jasa covid-19,” cecar Pattiasina, Jumat (32/03/2023).
Menurutnya, jangan berbelit-belit. Banyak nakes yang membutuhkan. Kenapa harus disanggupi pembayaran di muka lebaran, tidak bisa dibilang sebelum Paskah atau Jumat Agung.
” Ada banyak juga nakes yang memerlukan untuk kebutuhan pangkat sidi baru, itu juga harus dipertimbangkan,” pintanya.
Dirinya menilai, yang kerja ini kan bagian keuangan, kerja tim seperti yang dijelaskan harus dicairkan ke rekening masing-masing nakes.
Pattiasina menegaskan, sampai tanggal 6 April belum juga bisa dicairkan, maka saya anggap ini alasan yang dibuat-buat karena tidak mau kerja keras.
Menurutnya, sudah cukup lama. Ini sudah tahun ke berapa? Jangan ada lagi alasan, tolong dipertimbangkan lagi, tidak ada alasan tidak bisa cair di tanggal 6. Sosialisasi tidak harus sampai berminggu-minggu, sehingga insentif sudah harus dapat direalisasi secepatnya.
” Bapak yang tahu dan paham kinerja dari staf keuangan bapak, kami minta kepastian kapan bisa terbayarkan,” tandasnya.
Oleh karena itu, ujarnya lagi, kalian harus kerja keras tidak bisa main-main. Kami tidak akan berikan ruang buat bapak berkilah lagi di tanggal 6. Semuanya sudah harus rampung. Uang itu sudah ada. Ini karena ketidakseriusan dari RSUD Haulussy menyelesaikan ini, kalau serius sudah selesai.
” Kekurangan pimpinan RSUD Haulussy tidak ada koordinasi dengan kami. Hari ini sudah kesekian kali, kepastian tanggal kami butuh. Revisi terhadap Juknis hanya perlu satu hari jadi. Tidak ada alasan dipending satu atau dua minggu,” tutup Legislator asal Demokrat ini. (Vera)
