MALRA,MALUKU – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Pemkab Malra) gelar Forum Lintas Perangkat Daerah, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024. Bupati Malra M. Thaher Hanubun dalam sambutannya mengatakan, melalui forum tersebut rancangan Renja Setiap OPD dibahas dan diboboti melalui sumbangsih pemikiran, ide dan gagasan, para peserta forum dan stakeholder.
“Melalui forum ini pula, ada usulan-usulan hasil musrenbang Kecamatan dibahas dan diberikan klarifikasi. Usulan-usulan tersebut jika memenuhi syarat, maka wajib dimasukan ke dalam Renja OPD yang bersangkutan. Renja itulah yang selanjutnya diteruskan masuk ke tahapan penganggaran. Baik penganggaran Kabupaten, provinsi maupun penganggaran pusat,”ujar Thaher, di Langgur, (20/03/2023).
Sehubungan dengan upaya memboboti rancangan Renja PD yang dibahas, Bupati menegaskan, Renja OPD setelah melewati tahapan pembahasan akan disempurnakan. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi bahan penyesuaian untuk inputan di SIPD. Untuk menjamin ketaatan terhadap proses, serta dalam kaitan dengan perumusan kebijakan sectoral tahun 2024. “OPD yang Tidak Menyusun Renja dan tidak dibahas dalam Forum OPD, tidak diberikan izin untuk melakukan Input Anggaran di SIPD,”tegasnya.
Menurut Bupati Thaher, perencanaan yang baik menghasilkan Kebijakan baik. Sebaliknya perencanaan yang disusun secara tergesa-gesa tanpa melalui proses dan tahapan, akan menghasilkan kebijakan yang pasti tidak menyelesaikan masalah. Malahan, akan melahirkan permasalahan yang baru.
Selanjutnya sebut Bupati, fokus untuk Kebijakan tahun 2024, sesuai arahan Bapak Presiden maka isu prioritas adalah, kemiskinan ekstrim, Stunting, Ketahanan Pangan, Inflasi dan Stabilitas politik keamanan.
Stunting, maka data Prevalensi setiap Ohoi sudah ada lengkap dengan kebutuhan atau permasalahan spesifik sesuai Ohoi. Ini menjadi dasar untuk Intervensi, sebagaimana dimaksud harus diatur supaya masing-masing sektor bisa berkontribusi sesuai tugas dan fungsinya untuk mempercepat penurunan stunting.”Jangan ada lagi ego sectoral. Setiap sektor harus saling bersinergi, saling bekerja sama dan saling melengkapi,”tandasnya.
Lanjut di sampaikan Bupati Thaher, kemiskinan ekstrim sesuai data dari Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, jumlah KK Kemiskinan Ekstrim di Maluku Tenggara sebanyak 11.815 KK tersebar di 11 kecamatan. Untuk penanggulangan Kemiskinan Ekstrim ini pula, maka sinergi pembiayaan dan intervensi disusun untuk dilaksanakan. Sistem dibangun untuk menjadi model kerja dari tingkat pemerintah daerah sampai turun ke level desa. Termasuk dukungan sektor swasta Ketahanan Pangan dan Inflasi
“Terhadap hal-hal yang sudah disebutkan tadi, maka penanganan untuk semua isu-isu tersebut, tidak dapat dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Isu-isu ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga untuk penanganan juga harus ditangani secara simultan, bersamaan dan dengan suatu sinergi yang baik. Poin paling penting dari semua upaya yang dilakukan adalah, kolaborasi dan sinergi,”pesan Bupati Thaher. (Soeat)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
