Fauzan : Polemik Mardika Akibat Pembiaran Oleh Pemprov

AMBON,MALUKU – Legislator Komisi III DPRD Maluku, Fauzan Alkatiri menilai, masalah yang belakangan mencuat ke ranah publik terkait polemik pasar Mardika, merupakan dampak dari pembiaran kejahatan yang secara masif terjadi di depan mata.

Hal tersebut diungkapkan Fauzan, usai skorsing rapat antara Komisi III DPRD Maluku bersama Asosiasi Pedagang Pasar Mardika (APMA), Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon dan sejumlah OPD teknis terkait.

” Polemik pasar Mardika terjadi, akibat pembiaran oleh pemerintah daerah provinsi Maluku. Pihak pemerintah provinsi (pemprov) membiarkan masalah ini terus bergulir, secara langsung kejahatan terus terjadi di mata kita padahal kita punya kewenangan mengaturnya,” ungkapnya, Selasa (15/03/2023).

Menurutnya, kita tidak boleh lepas tangan atas kondisi yang terjadi hari ini di pasar. Beberapa pernyataan pers yang dikeluarkan hari ini seakan-akan pemerintah tidak bertanggungjawab atas kekisruhan yang terjadi.

” Kita pilah-pilah nih, peristiwa yang terjadi di pasar, di urutkan dari apa yang diberitakan media tentang penerbitan karcis yang menurut banyak pelaku pasar, itu ilegal,” tuturnya.

Kemudian, lanjutnya, ada hal-hal yang secara substansial juga kita bisa lihat bahwa itu adalah sebuah pelanggaran.

“Nah, bagi saya aktivitas pasar ini tidak bisa dihentikan, yang mesti kita utamakan kemaslahatan orang banyak,” terangnya.

Oleh sebab itu, menurutnya, kondisi hari ini yang harus dijawab oleh pemerintah yang notabene pihak yang  diberikan kewenangan oleh negara untuk mengatur kelangsungan hidup warga, itu harus maksimal dijalankan.

Politisi PKS tersebut menekankan, setiap orang bertanggungjawab atas perbuatannya pada hukum tetapi sekali lagi yang dikedepankan adalah kemaslahatan orang banyak.

” Pasar ini sensitif, hampir tiap tahun ada korban mati terbunuh di pasar, kejadian copet dan rampok di pasar dan runut kejadian ini tidak boleh sampai ada pembiaran,” harap Legislator Dapil SBT ini.

Dirinya menambahkan, Ini merupakan konsekuensi dari pengabaian pemerintah daerah, mereka harus tegas, pemerintah punya fungsi intelijen untuk mencari tahu namun jika semua angkat tangan, itu kemudian yang menjadi masalah dan tetap menjadi polemik di masyarakat luas. (Vera)