Puluhan Nakes Ngadu Ke DPRD Maluku

AMBON,MALUKU – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haulussy, sepertinya memang doyan mencari masalah, bahkan pada kenyataannya tidak menggubris DPRD Maluku sebagai lembaga representasi rakyat.

Pasalnya, sesuai dengan kesepakatan rapat antara Komisi IV DPRD Maluku dan Tenaga Kesehatan (Nakes), telah disepakati presentasi pembayaran 50:50 sesuai rujukan petunjuk teknis (Juknis) yang telah disepakati.

Namun secara sepihak, kembali dirubah dengan presentasi 40:60 dengan kata lain, pihak manajemen Haulussy untung 10 persen.

Demikian disampaikan, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Rovik Afifudin, usai menerima keluhan puluhan nakes yang langsung menyambangi dan mengadu ke DPRD Maluku, Senin (27/02/2023).

“Beberapa waktu lalu, kita telah melakukan rapat bersama dan disepakati 50:50. Juknisnya sudah di tanda tangani tinggal dibagikan saja, namun tiba-tiba Jumat kemarin dibatalkan dan diubah menjadi 40:60 dengan alasan manajemen untuk membayar hutang,” kata Afifudin.

Menurutnya, pihak rumah sakit tidak usah berdalih karena sebelumnya telah dibicarakan di awal, hutang piutang akan diselesaikan bersama-sama dengan Pemda.

Politisi Muda PPP ini menekankan, karena jika dipikul sendiri juga, Haulussy butuh waktu yang cukup panjang pasti tidak akan mampu.

Untuk itu, kita akan mengundang pihak-pihak terkait hutang tersebut. Kemudian kita bicarakan teknisnya agar pelayanan di Haulussy ini bisa berjalan dengan baik, namun sesuai keterangan nakes, berubah lagi di hari Jumat kemarin.

” Pastinya, sebagai lembaga representasi rakyat kita akan minta untuk dikembalikan porsinya seadil-adilnya karena ini sudah berurusan dengan hak mereka,” tegas Politisi dapil kota Ambon ini.

Sebutnya, kisaran anggaran yang digelontorkan sebesar 38 miliar. Jika hitungan awalnya 50 persen maka membutuhkan 19 miliar.

” Nah, dari angka itu akan dibagi sesuai dengan tugas tingkat kerawanan jam kerja dan tenpat mereka ada yang langsung penanganan covid 19, ada yang membeck-up penanganannya. Jadi, bukan cuma satu orang tetapi banyak orang yang punya hak dan harus dibayarkan,” pungkas calon Walikota Ambon ini. (Vera)