AMBON,MALUKU – Mengawali pembukaan tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah
Daerah (Pemda) agar meningkatkan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun, terpantau hingga kini APBD Provinsi Maluku, yang merupakan salah 1 instrumen rencana penerimaan dan pengeluaran pada pemerintah daerah selama 1 tahun, belum terealisasi.
Lambannya pemerintah provinsi, kontras dengan arahan Mendagri Tito Karnavian, untuk segera merealisasikan APBD tahun 2023. Salah satunya mengantisipasi resesi ekonomi global.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku Rovik Afifudin, Kamis (16/2/2023), angkat bicara.
” Pemda Maluku tidak siap merealisasi APBD,” ujar Rovik.
Menurutnya, kita sudah masuk pada bulan kedua di tahun 2023. Dimana, terdapat banyak agenda besar salah satunya bulan suci Ramadhan, tentunya kebutuhan uang akan semakin banyak.
Jika hingga hari ini APBD tidak kunjung realisasi, bagaimana mau menggerakkan perekonomian ? Sampaikan apa permasalahan mendasar dan cari solusi bersama.
” Seharusnya Pemda dan DPRD duduk bersama mencari solusinya. Saya minta dari saudara Sekretaris Daerah (Sekda) harus menjadi Play Maker yang tangguh,” cetusnya.
Dalam arti, jelasnya, sigap mengidentifikasi setiap permasalahan yang ada, mana yang harus segera diselesaikan terlebih dahulu dan apa solusinya, jangan anggap enteng.
Legislator Dapil Kota Ambon ini menuturkan, ini bukan sebuah bahan untuk menjatuhkan dan mencari kesalahan.
” Sebagai representasi masyarakat yang juga duduk di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku, Saya patut berbicara jika memang ada yang janggal,” akuinya. (Vera)
