AMBON,MALUKU – Memaksimalkan fungsi pengawasan pesta demokrasi pemilu serentak di tahun 2024 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Maluku, mengajukan usulan naskah anggaran pengawasan yang cukup fantastis, sebanyak Rp 260 miliar kepada DPRD Maluku.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku, Subair, kepada awak media usai Rapat Bersama Komisi I DPRD Maluku, Selasa (17/01/2023).
Subair – Ketua Bawaslu Maluku
” Untuk hibah, kita usulkan Rp 260 Miliar. Wajar. Wilayah di Maluku ini non kontinental, memerlukan kerja ekstra bagi stakeholder penyelenggara pemilu. Itu masih perhitungan yang ideal karena tentu saja ada sharing cost dengan 11 kabupaten kota, ada penyesuaian jika bisa, akan kami penuhi,” terangnya.
Kenapa anggaran yang dibutuhkan sangat besar, sebutnya, sedangkan kita dihadapkan dengan APBD yang minim ? Karena kita sudah memperhitungkan secara matang dengan beberapa indikator di lapangan sehingga ini sesuai dengan kerja-kerja pengawasan.
” Rezim penganggaran kita kan bersifat kontinental, sementara wilayah kita ini kepulauan. Itulah kenapa hibah tersebut sangat penting. Kalau untuk KPU, sekitar Rp 315 miliar dan Bawaslu sekitar 269 miliar. Memang itu merupakan anggaran yang sangat besar,” jelas Amir Rumra, Ketua Komisi I DPRD Maluku, menanggapi usulan Bawaslu Maluku tersebut.
Politisi PKS ini menambahkan, kami berharap apa yang diusulkan sesuai kondisi dan realitanya. Pasti juga akan dilakukan verifikasi baik Bawaslu dan KPU.
Diketahui, Maluku merupakan daerah kepulauan yang memerlukan kerja ekstra untuk memantau dan mengawasi proses pemilu serentak 2024 mendatang. (Vera)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
