AMBON,MALUKU – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite hingga solar yang diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 03 September 2022, memicu protes hampir di seluruh pelosok Indonesia.
Ketua Fraksi PKS DPRD Maluku, Turaya Samal, Rabu (07/09/2022), menyentil, Ibu Kota Negara Baru (IKN) proyek yang tengah vulgar digarap pemerintah pusat.
” Logikanya, dana triliunan rupiah pembangunan tersedia namun BBM bersubsidi dinaikkan. Ini tidak masuk akal. Pembangunan IKN sebenarnya untuk kepentingan siapa? orang asing yang terlanjur menanamkan modal,” kesal Samal.
Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih bijak menunda proyek infrastruktur IKN dan mengalihkan dananya untuk subsidi BBM. Proyek infrastruktur negara harus jelas kajian benefitnya.
” Kita merujuk ke postur APBN, mana program yang efektif dijalankan mana yang tidak, dikurangi dari hal-hal yang tidak terlalu penting. IKN seharusnya dipending bukan dipaksakan berjalan,” ujarnya.
Dirinya menilai, saat IKN dipaksa terus berjalan, masyarakat yang akan jadi korban, proyek yang tidak terlalu penting justru membebani APBN. Ini sama sekali tidak relevan.
” Untuk itu, kami Fraksi PKS berkomitmen bersama-sama dengan rakyat menolak kenaikan harga BBM. Walaupun kami sendirian berjuang dan akan kalah kuantitas tetap kami pro aktif, memperjuangkan kemaslahatan masyarakat,” pungkas Legislator perempuan dapil Seram Bagian Barat ini. (Vera)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
