AMBON,MALUKU – Tolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), kepung kantor DPRD Maluku, Rabu (07/09/2022).
Ketua DPD IMM Maluku, Abubakar Mahu dalam orasinya menyatakan penyesalan atas kebijakan Presiden Jokowi karena melahirkan kebijakan yang melukai masyarakat Indonesia.
” Presiden Indonesia adalah presiden pecundang, Jokowi merupakan presiden yang gagal dengan kebijakan yang selama dua kali menaikan harga BBM,” kesalnya.
Menurutnya, setali 3 uang dengan keputusan pemerintah pusat, DPRD sebagai representasi rakyat juga dinilai pecundang alias diam saja ketika BBM merangkak naik.
“ DPRD Maluku miskin solusi, fraksi-fraksi hanya duduk diam berpangku tangan, tanpa meramu solusi yang baik, bagi kesengsaraan masyarakat. Untuk itu, kami tantang anggota DPRD ikut berorasi bersama kami, jangan jadi boneka pemerintah,” ajaknya.
Pantauan INTIM NEWS, massa pun diterima berdialog di ruang paripurna oleh Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, Fauzan Husni Alkatiri (Anggota Komisi III) dan Rostina (Anggota Komisi IV).
” Kami minta maaf karena pada saat ini, bukan anggota DPRD tidak mau menemui adik-adik sekalian, namun kami sedang dalam agenda reses. Semua tuntutan yang diberikan akan kami teruskan ke pimpinan DPRD Maluku,” tutur Rahakbauw.
Setelah mendapat penjelasan dan dibumbui perdebatan yang sedikit “alot”, perwakilan massa aksi akhirnya menyerahkan 3 poin tuntutan dan membubarkan diri dengan tertib, dikawal anggota kepolisian Polda Maluku.
Berikut 3 tuntutan aksi IMM :
- Menuntut DPRD provinsi Maluku agar mendesak DPR RI, melalui rapat kerja Kementerian Keuangan agar dapat memperkirakan APBN untuk kesejahteraan masyarakat.
- Menuntut DPRD provinsi Maluku agar mendesak DPR RI dan pemerintah untuk mengaudit kembali BPH Migas dalam Regulasi penyaluran BBM bersubsidi.
- Mendesak DPRD provinsi Maluku dan DPR RI, agar menghapus dana pensiun DPR yang dianggap membebani APBN. (Vera)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
