Agama

Halangi Anggaran Pesparani, DPRD Bakal Undang Penjabat Bupati SBB

AMBON,MALUKU – Dinilai tidak begitu paham kerukunan beragama di Maluku, DPRD Maluku bakal mengundang Penjabat Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Andi Chandra As’aduddin pekan ini.

Pasalnya, Andi dinilai enggan mengakomodir kontingen Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik (Pesparani) SBB, padahal anggarannya tersedia secara periodik baik untuk MTQ, Pesparawi, maupun Pesparani.

Ironisnya lagi, dikabarkan, Penjabat akan menarik semua mobil dinas yang diserahkan ke tokoh-tokoh agama dengan alasan adanya temuan BPK sehingga SBB dinyatakan disclaimer.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra, Minggu (18/09/2022) kepada INTIM NEWS, menegaskan hal tersebut.

” Sebagai Ketua Komisi I yang membidangi pemerintahan, sudah kami rencanakan memanggil yang bersangkutan pekan ini dan akan kita komunikasikan terkait anggaran Pesparani dan penarikan fasilitas tokoh agama oleh Penjabat Bupati SBB,” tegas Rumra.

Menurutnya, terkait dengan kegiatan keagamaan di Maluku, sudah menjadi satu tradisi dan kebiasaan, di semua 11 kabupaten kota dan salah satu kearifan lokal masyarakat yang harusnya dipelihara.

Tiap tahun, lanjut Rumra, kita menganggarkan hibah untuk Pesparani, Pesparawi maupun MTQ dan itu bukan anggaran yang sedikit, intinya menjaga stabilitas kerukunan beragama itu penting.

Untuk itu, dirinya menyesalkan, hal yang terjadi beberapa waktu lalu, dengan ramainya pemberitaan media terkait anggaran kontingen Pesparani SBB, yang sengaja dihalang-halangi Penjabat Bupati SBB.

” Besar harapan kami, jika ada kunjungan Tokoh Agama dan masyarakat dapat diterima dengan baik, sesuai dengan tata krama kearifan lokal yang melekat di Maluku,” harapnya.

Dirinya juga membeberkan, menyangkut selentingan penarikan mobil Tokoh Agama oleh Penjabat Bupati SBB, seharusnya Penjabat memahami fungsi fasilitas mobil yang diberikan negara kepada Tokoh Umat Beragama seperti apa.

” Itu juga sama dengan 11 kabupaten kota disini, diberikan kepada Tokoh Agama yang bernaung di bawah Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) sebagai sarana operasional. Peranan mereka sangat penting, dalam memelihara situasi kamtibmas yang terjadi di masyarakat,” terangnya.

Rumra menerangkan, fasilitas mobil yang diberikan negara kepada tokoh umat beragama, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Karena, sebutnya, ketika ada gesekan kamtibmas yang turun pertama adalah tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ini harus dipahami benar oleh Penjabat Bupati SBB.

” Tentunya hal tersebut menjadi catatan kritis bagi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, jika memilih Penjabat Bupati setidaknya yang paham tentang seluk beluk kultur daerah yang bakal dipimpin, jangan main asal tunjuk saja,” tegasnya lagi. (Vera)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top