AMBON,MALUKU – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi naik lagi. Alhasil, ada pro dan kontra. Sama halnya dengan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Maluku, menolak keras kenaikan tersebut.
“ PKS bertanggungjawab secara moral dan konstitusional untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM bersubsidi. Sehubungan juga dengan Instruksi Presiden PKS Nomor : 05/D/Inp/DPP-PKS/2022 Tentang Penyebarluasan Sikap Partai Keadilan Sejahtera Tolak Kenaikan harga BBM Bersubsidi, maka Fraksi PKS DPRD Maluku menyatakan sikap sebagai berikut, pertama, menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” tutur Turaya Samal, Ketua Fraksi PKS DPRD Maluku, Rabu (07/09/2022), dalam keterangan persnya, di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Ambon.
Kedua, sebutnya, mendesak pemerintah daerah untuk mengendalikan harga-harga sembako, yang dapat menyusahkan masyarakat kecil. Ketiga, meminta pemerintah daerah untuk menertibkan mafia minyak, sebagai penimbun BBM yang mengakibatkan mahalnya BBM di tingkat eceran. Keempat, meminta pemerintah daerah setempat untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah yang terjadi.
Turaya menilai, kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih sepenuhnya. Tukang ojek, pedagang kaki 5, tukang bakso, supir truk dan angkot, buruh, UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, nelayan dan elemen masyarakat lainnya akan menjerit, terpukul ekonominya dan sulit bangkit kembali dari keterpurukan ekonomi.
“ Hal yang sama pun berdampak pada semua daerah termasuk Maluku. Salah satunya, Kota Ambon sebagai pusat perputaran ekonomi. Langkanya minyak tanah di Kota Ambon dan kota-kota lain di Provinsi Maluku, menjadi hal yang ironis terlihat di masyarakat akhir-akhir ini. Ada apa sebenarnya dengan jatah Minyak Tanah yang dialokasikan Pemerintah melalui Pertamina kepada Provinsi Maluku?,” heran dan kesal Turaya.
Ingat Srikandi PKS dapil Seram Bagian Barat ini, Sabtu, 03 September 2022 Presiden RI Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi berupa pertalite dan solar. Kebijakan tersebut, sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi.
“ Beberapa waktu yang lalu, rakyat terpukul kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul, dengan kenaikan BBM bersubsidi. Akan terjadi efek domino kenaikan harga di sektor lainnya,” ujarnya.
Sekedar tahu, Konferensi Pers yang digelar Fraksi PKS, Turaya selaku Ketua Fraksi, didampingi Anggota DPRD lainnya yakni, Rostina serta seluruf Staf Fraksi. (Vera)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
