AMBON,MALUKU – Kadar air yang terkandung dalam beras petani di kabupaten Buru berkisar 13-14 persen, mengakibatkan Perum Bulog Maluku tidak lagi membeli hasil beras lokal tersebut sejak tahun 2020. Hal ini tentu berimbas sulitnya pemasaran hasil panen.
Menyikapi hal tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Maluku telah berkoordinasi dengan Bulog Makassar, untuk dapat membeli 50 ton beras hasil panen petani kabupaten Buru yang tidak sesuai persyaratan.
Pasalnya, ada beberapa kabupaten penghasil beras di Sulses yang punya kadar air tinggi, namun masih dapat dibeli Perum Bulog setempat.
Hal ini disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Maluku Ruslan Hurasan kepada INTIM NEWS, Senin (15/08/2022).
” Ternyata ada sedikit celah yang bisa disiasati, Bulog akan membeli namun harus berdasar pada regulasi yang pasti dari pusat,” kata Hurasan.
Untuk itu, sebut Hurasan, kami terus berupaya salah satunya akan menggelar rapat bersama bulog regional Maluku, juga Kementerian Pertanian dan Bulog Pusat, untuk membicarakan regulasi yang mengatur tentang hasil panen di bawah ketentuan itu, bisa dibeli
Dirinya menilai, bisa juga nanti ada kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, kemudian pemerintah provinsi menyiapkan outlet-outlet distribusi, misalkan tunjangan beras ASN itu berasal dari beras hasil panen petani Maluku.
” Namun, harus berdasar pada regulasi yang pasti sehingga tidak mendapat teguran. Ini guna menyiasati hasil panen petani terdistribusi dengan baik,” jelas Politisi Besutan PKB tersebut. (Vera)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
