Berita Parlemen

DPRD Terima Ranperda APBD Maluku 2021

AMBON,MALUKU – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021 Pemda Maluku, resmi diterima DPRD, Rabu (20/07/2022).

Laporan tersebut resmi diserahkan Gubernur Maluku Murad Ismail didampingi Barnabas Orno selaku Wakil Gubernur, kepada Wakil Ketua DPRD Maluku Asis Sangkala yang memimpin rapat paripurna, didampingi pimpinan DPRD lainnya yakni, Ketua DPRD Lucky Wattimury serta Wakil Ketua Melkianus Sairdekut dan Rasyad Latuconsina.

Dalam sambutannya, Gubernur mengakui, realisasi yang bersumber dari PAD sebanyak Rp 550,81 miliar, pendapatan transfer atau dana perimbangan Rp 2,715 triliun.

“ Belanja daerah juga dianggarkan sebesar Rp 4,15 triliun, terealisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar Rp 3,82 triliun atau 91,91 persen,” ungkapnya.

Menurutnya, realisasi belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasional sebesar Rp 2,53 triliun, belanja modal Rp 1,01 triliun, belanja tidak terduga Rp 63,05 miliar dan belanja transfer Rp 219,73 miliar.

Selanjutnya, Gubernur menerangkan, pembiayaan daerah bersumber dari penerimaan pembiayaan daerah dianggarkan sebesar Rp 852,39 miliar, realisasinya Rp 851,69 miliar atau 99,92 persen. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah sendiri, dianggarkan sebesar Rp 6 miliar, terealisasi sampai akhir tahun anggaran, sebesar Rp 6 miliar atau 100 Persen.

“ Terkait dengan hal tersebut, bila diperhadapkan antara realisasi penerimaan pembiayaan daerah dengan pengeluaran pembiayaan daerah, maka diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp 845,69 miliar. Dengan demikian, secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp3,27 triliun. Jika diperhadapkan dengan realisasi belanja daerah sebesar Rp3,82 triliun, maka dihasilkan deficit APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp 550.749.906.119,” jelasnya.

Lebih lanjut Gubernur katakan, defisit APBD bila ditambahkan dengan pembiayaan netto sebesar Rp 845,69 miliar, maka dihasilkan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2021 sebesar Rp 294.939.158.239. Laporan keuangan tersebut meliputi laporan realisasi anggaran neraca, laporan arus kas, laporan operasional, laporan saldo, anggaran lebih, laporan perubahan equitas dan catatan atas laporan keuangan.

“ Laporan keuangan pemerintah provinsi Maluku tahun anggaran 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan daerah, sekaligus menjadi instrumen pengukuran kinerja pemerintah pada setiap akhir tahun. Pemerintah provinsi juga mengucapkan syukur selama tiga tahun berturut-turut,  2019-2021, pemerintah provinsi Maluku meraih opini WTP. Kami berharap, laporan yang diberikan selanjutnya akan dibahas dan mendapat persetujuan DPRD Maluku,” tuturnya.

Atas laporan tersebut, DPRD memberikan apresiasi kepada Gubernur Maluku terhadap kinerja tahun anggaran 2021.

” Kami memberikan apresiasi atas pencapaian WTP selama tiga tahun berturut-turut, serta kerja baik dari pemerintah daerah, sehingga ada surplus anggaran sebesar Rp 294 juta lebih,” tutup Sangkala. (Vera)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top