Berita Parlemen

Beras Buru Mubazir, Komisi II Minta BKPN Bangun Laboratorium

Penyampaian Aspirasi oleh Komisi II DPRD Maluku bersama Mitra di Badan Ketahanan Pangan Nasional, 15 Juli 2022

AMBON,MALUKU – Dari tahun 2020, Perum Bulog Maluku tidak lagi membeli beras hasil panen  masyarakat di Buru. Alhasil, imbasnya petani kesulitan memasarkan hasil panen.

Sementara itu, Bulog berdalih kadar air yang terkandung dalam beras milik petani lokal cukup tinggi, yakni berkisar 13-14 persen.

Johan Lewerissa – Ketua Komisi II DPRD Maluku

” Pada saat penyampaian aspirasi Komisi II pekan lalu, kami bertandang ke Badan Ketahanan Pangan Nasional (BKPN), meminta untuk dibangun laboratorium uji hasil pangan secepatnya di Maluku. Semoga cepat terealisasi karena pihak Dinas Ketahanan Pangan Maluku bersama kai Komisi II, sudah secara resmi menyerahkan proposal usulan laboratorium tersebut,” ungkap Johan Lewerissa, Ketua Komisi II DPRD Maluku, usai rapat bersama Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Badan Ketahanan Pangan serta Perum Bulog Maluku, kepada awak media, Rabu (20/07/2022) .

Penyampaian Aspirasi oleh Komisi II DPRD Maluku bersama Mitra di Badan Ketahanan Pangan Nasional, 15 Juli 2022

Menurutnya, yang menjadi permasalahan selama ini, Laboratorium untuk menguji hasil produksi petani tidak ada di Maluku, akibatnya harus diuji di luar.

” Kalau uji di luar daerah, tentunya kualitas akan menurun karena jarak tempuh terlalu jauh,” jelasnya.

Penyampaian Aspirasi oleh Komisi II DPRD Maluku bersama Mitra di Badan Ketahanan Pangan Nasional, 15 Juli 2022

Menindaklanjuti permasalahan kadar air pada beras terlalu tinggi, dirinya meminta Perum Bulog agar segera meminta penjelasan dari pihak kementerian terkait, mengenai masalah yang dihadapi petani di Buru, merujuk ke keputusan dari kementerian terkait tentang peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2020. (Vera)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top