Hot News

Disaksikan Kapolda Maluku, Bupati Serahkan Sertifikat Tanah Hibah Bangun Polres Malra

MALRA,MALUKU – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Pemkab Malra) melalui Bupati M. Thaher Hanubun, secara resmi menyerahkan sertifikat tanah hibah kepada Kepolisian Republik Indonesia. Tanah hibah dari Pemkab Malra, diperuntukan untuk pembangunan Polres Maluku Tenggara, disaksikan Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif, di ruang kerja kantor Bupati Malra, Sabtu (14/05/2022).

Penyerahan sertifikat tanah hibah seluas 48.240 meter persegi, yang terletak di kawasan kantor Bupati tersebut, diterima Kapolres Malra AKBP Frans Duma. Adapun penandatangan berita acara serah terima aset tanah, dilakukan mendahului penyerahan dan disaksikan langsung oleh Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif bersama sejumlah Perwira Polda Maluku, Kapolres Tual AKBP Dax Emanunelle Samson Manuputty, serta pimpinan dan Anggota DPRD Malra.

Kapolda Maluku Irjen. Pol. Lotharia Latif mengapresiasi Pemkab dan DPRD Malra, serta masyarakat atas dukungan terhadap keberadaan Polres baru di wilayah Kabupaten Malra.

Kapolda menjelaskan, keberadaan Polres Malra terbentuk setelah Kapolri mengesahkan usulan dari pihak terkait termasuk Pemerintah daerah dan DPRD setempat, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Kapolri tentang penunjukan dan pembentukan Polres Malra.

“Terima kasih dan apresiasi dari Polri kepada Pak Bupati, juga DPRD atas dukungannya sehubungan adanya usulan tentang pembentukan Polres Maluku Tenggara ini,” ujar Kapolda kepada wartawan saat ditemui usai acara serah terima dokumen hibah lahan di Kantor Bupati Malra.

Menurut dia, dalam pengembangan suatu organisasi dan kecepatan pelayanan hukum serta hal terkait lainnya kepada masyarakat maka keberadaan Polres di Maluku Tenggara sangat diperlukan. “Saya sudah menyampaikan kepada Kapolres yang baru untuk segera menindak lanjuti ini. Dan memberikan pelayanan, perlindungan, pengayoman kepada masyarakat semaksimal mungkin,” ungkap Kapolda.

la mengaku, pihaknya telah menerima proposal pembangunan Polres baru di wilayah Malra. Sehingga untuk menunjang kelancaran pelayanan, Polres Malra untuk sementara ini menggunakan bangunan yang disediakan Pemkab Malra. “Kita akan berkoordinasi dan bersinergi dengan bapak Bupati, Pemerintah daerah khususnya untuk bagaimana percepatan pembangunan dan pemenuhan personil,”ulasnya.

Lebih lanjut soal penyerahan sertifikat lahan hibah, Kapolda menuturkan, lahan tersebut adalah aset negara yang secara administrasi diserahkan dari Pemerintah daerah kepada Polri. Hal ini untuk menjamin legilitas administrasi lahan hibah sehingga ditindak lanjuti dengan pelepasan.

“Tidak ada tanah Polri ataupun Pemerintah daerah, semuanya adalah tanah milik negara. Hanya dari sisi administrasi pertanggungjawaban hukum maka memang harus dilakukan penyerahan. Setelahnya nanti baru lah ditindaklanjuti lagi dengan pembangunan, penyiapan infrastruktur, lahan dan sebagainya,”pungkasnya. (soeat)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top