AMBON,MALUKU – Salah 1 calon Daerah Otonom Baru (DOB) di wilayah Maluku yang sementara berproses yakni, Provinsi Maluku Tenggara Raya (MTR) dan dibahas baru-baru ini di DPRD Maluku hingga memunculkan salah satu topik menarik yakni Ibu Kota nantinya.
Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar (KKT), Jaflaun Batlayeri dalam pertemuan, Selasa (01/03/2022), meminta agar kedudukan ibu kota MTR nantinya harus diposisikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).
Alasannya, sebut Batlayeri, lebih strategis dan layak dari sisi geografis dan teritorialnya untuk menjadi ibukota.
Ia meyakini, sebagai anak Tanimbar, jika dikaji dari sisi geografis dan teritorial wilayah maka yang lebih layak menjadi Ibu Kota adalah di KKT dan itu tepatnya di Yamdena.
Menanggapi permintaan tersebut, Johanis Bosko Rahawarin yang juga Wakil Ketua DPRD Malra menyampaikan, singkirkan dulu ego kita, penetapan ibu kota itu ada syarat administratifnya, akan ada survei dan juga uji kelayakan infrastruktur di antara 5 Kabupaten/kota di wilayah tenggara.
Menurut Rahawarin, yang kita butuhkan sekarang hanyalah bersatu, saling mendukung dan siapkan konsep yang baik, itu yang paling penting, terlalu dini berbicara mengenai ibukota.
“ Kami mengapresiasi Komisi I DPRD Maluku, yang telah menginisiasi pertemuan guna mendengar pembahasan kesiapan pemekaran 13 calon DOB. Dimana pada prinsipnya, sudah menginisiasi pertemuan untuk membicarakan secara umum 13 calon DOB. Apa yang dibahas terkait DOB, merupakan satu harapan besar banyak pihak, maka DPRD dan Pemprov Maluku harus serius mengawal proses ini,” cetus Rahawarin.
Pada dasarnya, dirinya menambahkan, dalam hal ini Pemerintah Pusat harus adil mendistribusikan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia. Dimana, kita di Maluku harus benar-benar keluar dari berbagai hal, yakni kemiskinan, maupun ketertinggalan.
” Pempus jangan menutup mata terhadap Maluku. Kita juga mau maju sama dengan daerah lainnya di Indonesia,” pungkas Rahawarin. (Vera)
