JAKARTA,INTIM NEWS – Wacana penundaan Pemilu yang diusulkan beberapa waktu lalu menuai kecaman dari berbagai pihak, tidak terkecuali dari DPP Demokrat Maluku sebagaimana di tegaskan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Maluku Jovan Latuconsina dalam release kepada INTIM NEWS, Rabu (02/03/2022).
“Kami, Partai Demokrat, tidak takut menyuarakan kebenaran, di sana-sini sedang banyak masalah, kita tahu memang tidak mudah, tetapi hak konstitusi rakyat jangan dipotong, kami terus berikhtiar untuk selalu tunduk pada konstitusi,” tegas Latuconsina.
Dikatakan, jelang Pemilu 2024 kini ada wacana penundaan, artinya ini menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa amanat reformasi 1998 terancam dikhianati oleh permufakatan jahat sekelompok elite yang ingin menghancurkan reputasi Presiden Joko Widodo.
Dirinya menilai, sudah jelas penegasan Presiden Jokowi tidak ada perpanjangan jabatan. Menunda Pemilu sama saja memperpanjang jabatan, jika ini terjadi seperti menampar muka beliau, memalukan orang-orang yang ingin memalukan nama Presiden.
“ Saya setuju dengan pernyataan Pak Wasisto Raharjo Jati, Peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional, bahwa Parpol yang mendukung ide penundaan Pemilu dan Perpanjangan masa jabatan Presiden telah mengkhianati amanat reformasi. Padahal salah satu amanat reformasi adalah pembatasan masa jabatan Presiden yang dituangkan dalam UUD 1945. Presiden harus bersuara dan segera menghentikan wacana penundaan Pemilu ini, kalau terus menerus diganggu dengan ide-ide gila seperti ini, kasihan beliau,” ujarnya.
Kemudian, sebutnya, saya sungguh meyakini, ini bukan kehendak Presiden, hanya segelintir orang yang mau cari muka saja dan jika Presiden terus-menerus diam, maka anggapan orang benar dan nama baik beliau akan di rusak oleh orang yang bermental orde baru.
Lebih lanjut Latuconsina memaparkan pendapat dari, Dr. Wijayanto, pengamat politik dari Undip, Semarang, yang mengungkapkan bahwa, Sejak tahun 2019 saya sudah ditanya tentang wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan sampai tahun 2022 ini kita masih bertemu lagi dengan wacana penundaan pemilu yang mencerminkan hawa nafsu inkonstitusional yang tidak padam juga.
Menurutnya, ini menjadi alarm tanda bahaya. Kalau pemilu sampai ditunda atau masa pemerintahan diperpanjang, walaupun dicarikan pembenaran melalui amandemen konstitusi, Indonesia tidak bisa lagi disebut sebagai negara demokrasi. Masyarakat hendaknya tidak lagi memilih parpol-parpol yang mengkhianati semangat reformasi pada Pemilu 2024 nanti.”
Untuk Demokrat sendiri, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan tegas telah menolak wacana penundaan pemilu.
“ Kalau alasannya aspirasi rakyat, rakyat yang mana, jangan main-main dengan suara rakyat, kok ringan-ringan saja menabrak konstitusi, kita berkeliling ke 34 Provinsi dan ratusan Kabupaten/kota, masyarakat justru mengeluh atas kondisi hari ini yang tidak kunjung membaik, dan Prioritaspun tidak ada,” ungkap Latuconsina mengutip pernyataan AHY, selaku Ketua Umum partai berlambang mercy ini.
Sekedar tahu, wacana penundaan pemilu ini mula-mula digaungkan pada bulan Januari 2022 oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dimana wacana ini surut setelah ditolak oleh berbagai pihak.
Namun isu ini kembali memanas setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar kembali menggaungkan wacana ini lagi pada Februari 2022 dengan alasan pandemi.
Kemudian, ia menambahkan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menerima aspirasi dari sejumlah petani yang menginginkan penundaan pemilu. (Vera)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
