Berita Parlemen

Pengawasan, Komisi I Pertanyakan Hutang Pihak Ketiga Pemda KKT

SAUMLAKI,MALUKU – Komisi I DPRD Maluku, gelar pengawasan kedua di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), setelah sebelumnya menyambangi Kota Tual dan Malra, untuk mengawasi proyek APBN dan APBD.

Pantauan INTIM NEWS, Kamis (18/03/2022), rapat menghadirkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Bagian Pemerintahan, serta Kepala Bidang Hukum, yang berlangsung di kantor Bupati KKT, membahas sejumlah permasalahan.

Salah satunya, terkait hutang pihak ketiga yang hingga kini belum dilunasi oleh pemda Pemkab KKT. Kabar terakhir yang diterima media ini, hutang tersebut telah mencapai Rp300 Miliar, sedangkan fasilitas yang dibangun pihak ketiga sudah dinikmati oleh masyarakat KKT, di antaranya pasar dan bandara.

Amir Rumra - Ketua Komisi I DPRD Maluku

Amir Rumra – Ketua Komisi I DPRD Maluku

” Secara jelas sudah disampaikan Dirjen Kementerian Dalam Negeri, harus segera dibayarkan namun kita juga bingung, ketika bupati sering beralibi dan berkomentar yang berbelit-belit,” ungkap Amir Rumra, Ketua Komisi I DPRD Maluku, kepada INTIM NEWS, Kamis (17/03/2022).

Rumra menekankan, Ini hanya persoalan niat baik saja. Cepat atau lambat harus terbayarkan, jangan sampai menjadi beban daerah. Ini yang kita bicarakan hutang pihak ketiga, belum lagi hutang lain yang menyangkut DAK pembangunan RS. Ini menjadi akumulasi hutang bisa dipastikan berkisar Rp 300-400 miliar.

” Kita sarankan, agar bisa melunasi secara perlahan, mengingat bulan Mei sudah selesai masa jabatan bupati KKT, bahkan surat dari Dirjen Kementerian Dalam Negeri, menekankan harus melunasi sekaligus. Sampai hari ini, Saya katakan, bupati KKT tidak kooperatif. Argumentasi yang dikembangkan soal hutang pihak ketiga tidak masuk akal dan mengada- ada. Memang niatnya tidak mau membayar, berulang kali kita gelar pengawasan dan kita tekankan terkait hal ini, namun tidak ada niat baik dari pemda KKT,” bebernya.

Sementara itu, J Batlayeri, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pemda KKT, membantah akumulasi jumlah hutang tersebut.

J Batlayeri-Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pemda KKT

J Batlayeri-Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pemda KKT

” Berdasarkan acuan dokumen laporan keuangan tahun 2020, total akumulasi utang sebesar Rp 157,2 miliar,” akui Batlayeri.

Batlayeri menjelaskan, kenapa kami memakai acuan tahun anggaran 2020, karena untuk 2021 masih dalam tahap audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, dalam hal ini Batlayeri juga membantah, terkait pernyataan yang menyatakan Bupati Fatlolon enggan membayar hutang pihak ketiga.

” Bukti Pemda mempunyai niat baik membayar nampak pada penganggaran. Namun, berdasarkan kemampuan keuangan daerah, dalam tahun anggaran 2022 Pemda sudah menganggarkan Rp 17 miliar lebih untuk membayar hutang. Di dalam alokasi anggaran tersebut, juga termasuk hutang pihak ketiga,” pungkas Batlayeri sembari menegaskan. (Vera)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top