AMBON,MALUKU – Papua dengan pendekatan dan konsep pemetaan wilayah yang matang dan ditawarkan kepada Pemerintah Pusat sehingga kini sejumlah wilayah bakal dimekarkan menjadi provinsi maupun kabupaten dan kota.
Hal ini ditekankan Wakil Ketua DPRD Maluku Tenggara (Malra) Albert Efruan, kepada INTIM NEWS, Selasa (02/02/2022).
“ Saat kita bertandang ke Komisi II DPR RI, kita menemukan fakta bahwa seharusnya Pemprov Maluku belajar dari Papua, bukan soal ancaman kemerdekaan, tapi memang semua sudah dikonsepkan secara baik sehingga menjadi fondasi yang kuat bagi mereka untuk dimekarkan,” ungkap Efruan.
Dalam artian, jelas Efruan, Papua berani membayar mahal akademisi, mereka turun dan melihat secara langsung kondisi wilayah dan kemudian menjadi kajian akademis.
” Hal itu berbeda jika kita saat ini hanya berbicara tentang rentang kendali, kemiskinan, angka stunting yang tinggi, namun jika kita tidak bisa mempertanggungjawabkan itu ke Pempus disertai data pendukung yang valid ataupun secara akademis sehingga mustahil diterima Pempus,” ujar Efruan.
Untuk itu, menurutnya, kita seharusnya melibatkan akademisi dari beberapa universitas besar yang punya legalitas misalnya Universitas Indonesia (UI), Universitas Gajah Mada (UGM), agar melihat dan mengkaji Maluku secara utuh, kemudian meramu ini menjadi sebuah konsep ataupun catatan akademis untuk kita bawa ke Pempus sehingga, tergambar dengan baik dan mudah dipahami.
Sementara itu, disinggung mengenai pemekaran Kei Besar Malra menjadi kabupaten tersendiri yakni Kepulauan Kei Besar, Efruan secara tegas menyatakan, bukan hanya soal politik kami hadir disini, sebenarnya kehadiran kami disini juga ingin mendengar progres perjuangan pemekaran Kabupaten Kepulauan Kei Besar oleh Pemprov Maluku, kira-kira sudah sampai sejauh mana, setelah 6 tahun lalu kami menyerahkan semua syarat-syarat administrasi.
Diakui, selama 3 tahun berturut-turut APBD Malra kurang lebih persen. Diperuntukkan untuk membangun infrastruktur di wilayah Kei Besar. Menurut Efruan, sampai hari ini Pemkab Malra, sudah mempersiapkan infrastruktur dasar, jalan, jembatan, listrik, air bersih, irigasi, pendidikan, kesehatan, semua sudah hampir mencapai 80 persen, sudah rampung di wilayah Kei Besar, jadi soal infrastruktur sudah tidak ada masalah.
“ Yang dibutuhkan sekarang hanyalah keseriusan dan dorongan dari Pemprov Maluku mengambil langkah-langkah ke Pempus,” pungkasnya sembari berharap. (Vera)
