AMBON,MALUKU – Komisi III DPRD Maluku, menggelar rapat bersama mitra yakni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku (BPPW) dan Dinas PUPR Maluku, guna membahas pengungsi Kariuw, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), pasca konflik sosial beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, kepada awak media usai memimpin rapat, Kamis (10/02/2022) menyatakan, terkait penanganan masalah pengungsi Kariuw, pasca konflik pemkab Malteng, telah melakukan langkah antisipatif, antara lain turun ke lapangan mendata masyarakat Kariuw yang berada di Aboru.
” Semua pihak, telah melakukan koordinasi, mendata awal di lapangan jumlah rumah, by name by address, dan untuk sementara tengah menunggu kepastian data, kira-kira berapa banyak yang harus ditangani pemkab Malteng dan berjalan banyak yang harus ditangani pemprov Maluku,” tutur Richard yang akrab disapa RR ini.
Jadi sampai saat ini, RR membeberkan, total jumlah rumah yang telah terdata dan harus dibangun sebanyak 211 unit. Disepakati pemkab Malteng, penanganan rumah pasca gempa, untuk alokasi anggaran 1 rumah totalnya berkisar 125 juta sama dengan bantuan provinsi Maluku.
RR menerangkan, pada dasarnya lanjut Rahakbauw, masyarakat berharap mengenai sarana prasarana, serta fasilitas yang memadai untuk kemudian, bisa digunakan untuk menetap sementara waktu Aboru.
Selain itu, BPPW Maluku telah berupaya bersinergi mendorong serta membantu pemkab Malteng, dalam rangka menyiapkan peralatan untuk sanitasi. (Vera)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
