Tertibkan Aset Daerah, Sekda SBT Sambangi BPKP Maluku

AMBON,MALUKU – Inventarisasi status kepemilikan aset daerah belum tertib, Jafar Kwairumaratu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), sambangi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku di Ambon, Kamis (06/01/2022), guna berkoordinasi dengan Kepala BPKP dalam hal meminta dukungan dan pendampingan.

” Aset daerah belum tertib. Penertiban administrasi sangat penting. Apalagi, aset daerah di tahun-tahun sebelumnya, tidak dapat ditelusuri. Jika aset-aset daerah sudah terinventarisasi, keuangan daerah pun bisa tertata dengan rapi dan dikelola dengan baik. Selain itu, tertib administrasi aset-aset daerah, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Olehnya itu, kami datang langsung, bertemu dengan Kepala BPKP Maluku, meminta dukungan dan pendampinga lebih intensif dari BPKP perwakilan Provinsi Maluku untuk mewujudkan Pemkab SBT ini kuat dalam administrasi terhadap aset daerah,” tutur Sekda.

Kamis (06//1/2022), Sekda SBT Jafar Kwairumaratu, bertemu langsung dengan Yunaedi, Kepala BPKP dan jajarannya . Antara lain, Adhel yang menjabat Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Keuangan wilayah Maluku dan Maluku Utara, serta Mahyudin selaku Koordinator Investigasi

Dirinya menilai, SBT mempunyai banyak aset yang berpotensi, namun dibiarkan tidur begitu saja.

Ingatnya, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, aset-aset itu bentuk dari kekayaan daerah, tidak boleh dibiarkan tidur dan terlantar.

” Peningkatan PAD, salah satu sumbernya adalah pengelolaan aset daerah yang benar. Kami berharap, adanya kekompakan kinerja bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada, aset daerah bisa di kelola sebagaimana mestinya, agar dapat direalisasikan kepada masyarakat Ita Wotu Nusa tercinta, melalui program-program OPD yang menyentuh langsung ke masyarakat dan terasa manfaatnya,” beber Sekda yang juga selaku Raja Negeri Kilmury ini.

Sekedar tahu, sambangi BPKP Maluku, Sekda bertemu langsung dengan Yunaedi, Kepala BPKP dan jajarannya. Antara lain, Adhel yang menjabat Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Keuangan wilayah Maluku dan Maluku Utara, serta Mahyudin selaku Koordinator Investigasi. (ulin)