AMBON,MALUKU – Menjawab disparitas pembangunan di 11 kabupaten/kota di Maluku, serta memperpendek rentan kendali memaksimalkan penyerapan anggaran, maka Maluku sudah seharusnya mengambil langkah politik, cabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) Maluku.
” Sudah harus ada gebrakan, desakan ke pempus, kita minta yang sudah pasti bukan janji yang belum pasti terealisasi,” tegas Rovik Afifudin, Legislator Maluku yang juga Sekretaris Komisi III DPRD Maluku, kepada INTIM NEWS,” Sabtu (15/01/2022).
Afifudin menyebutkan, kita sudah harus berpikir out of the box dengan kekuatan yang kita miliki kita menjalin komunikasi dengan pempus, dalam hal ini lewat DPR RI, Menteri, bahkan Presiden.
Menurut Afifudin, kebutuhan kita hari ini untuk menyalurkan pembangunan di Maluku, dibutuhkan kebijakan yang fundamental yaitu memberikan kesempatan bagi Maluku untuk memekarkan DOB.
“Dengan wilayah dan rentan kendali kita yang begitu luas, DOB bisa mencukupi kebutuhan kita di Maluku, dengan letak geografis seperti ini saya pikir Maluku itu bisa sampai 20 kabupaten/kota jika dimekarkan. Baiknya kita fokus sehingga ada legacy kita, kalau kita hanya sekedar bicara hal hal yang normal dan normatif tidak ada hal yang out of the box,” cetusnya.
Maka dirinya menilai, yang diperlukan saat ini meyakinkan pempus bahwa kita butuh DOB, karena rentan kendali kita yang begitu jauh, sehingga kita tidak terlena dengan apa yang di janjikan yang belum memenuhi eksyen sampai hari ini, contohnya LIN dan beberapa proyek strategis nasional yang mungkin beranjak dari Maluku. (Vera)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
