Berita Parlemen

Kecewa Pemkot Ambon, Elvis : Proyek Pasar Mardika Perjuangan Pemprov Maluku

AMBON,MALUKU – Penandatanganan kontrak pembangunan Pasar Mardika Ambon, Elvis Pattiselano selaku Kadis Perindag Maluku, mengutarakan kekecewaanya terhadap sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, berkaitan dengan penandatanganan kontrak pembangunan Pasar Mardika tersebut.

” Pemprov yang punya aset, namun nyatanya tidak diundang dan saat itu juga Saya langsung keluar dari ruangan pertemuan. Realisasi proyek pembangunan Pasar Mardika, merupakan perjuangan Pemerintah Provinsi Maluku, melalui dirinya sebagai Kadis Perindag,” ungkap Kadis, saat rapat bersama Komisi III DPRD Maluku, Jumat (14/01/2022).

Kadis menjabarkan, pertama kali ketika unit dibentuk di Kementerian PUPR di bawah Sekjen Pusat Pengembangan Sarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar, sebelum dipindahkan ke Dirjen Cipta Karya.

” Saya yang presentasikan di depan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, kala itu, turut mendampingi, Kepala Dinas PUPR Kota Ambon dan Bappeda Kota Ambon,” ungkapnya.

Rapat Kerja Komisi III DPRD Maluku Bersama Disperindag Maluku

Rapat Kerja Komisi III DPRD Maluku Bersama Disperindag Maluku

Dikatakan, saat itu ada 22 kabupaten/ kota dan satu provinsi yakni Provinsi Maluku yang mempresentasikan pengembangan pasar. Dan hasil presentasi itu yang pertama kali diterima adalah Pasar Mardika Ambon.

” Sebab, punya implikasi dan dampak besar untuk ekonomi, disamping dampak sosial dengan anggaran sebesar Rp 151 miliar dan kapasitas tampung 2000 pedagang. Ada kabupaten yang mempresentasikan proposalnya 200 miliar, tetapi kapasitas tampungnya hanya 700 pedagang. Sehingga, saat itu usulan Pemprov Maluku yang pertama diterima dan dibuat berita acara.

Tiga hari pasca proses itu, ingat Kadis , tim kementerian langsung terbang ke Ambon dan sesampainya di Ambon, Saya ditelpon Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Abdul Halil Kastela, sudah ada surat yang mengharuskan Kastela untuk berkoordinasi dengan Kadisperindag Maluku, guna dilakukan survei Pasar Mardika.

” Nah, dalam perjalanannya, perencanaan diserahkan ke Pemkot Ambon karena memang selama ini, lewat surat mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu, memberikan kewenangan kepada Walikota saat itu, Jopy Papilaya untuk mengelola Pasar Mardika. Tetapi bukan menyerahkan aset, ” cetusnya.

Pada medio Oktober 2019, Kadis membeberkan, ia diminta oleh gubernur untuk menandatangani surat pernyataan menghapus aset dan surat pernyataan menerima aset baru. Jadi aset itu milik Pemprov Maluku.

Namun hingga kini, ujarnya, dalam perjalanan, MoU pun sudah beberapa kali dibahas antara Pemprov dan Pemkot, agar ketika Pasar Mardika selesai dibangun, asetnya diserahkan PUPR ke Pemprov Maluku, bukan kepada Pemkot Ambon.

” Nanti setelah itu, baru Pemprov Maluku dan Pemkot Ambon menandatangani MoU Perjanjian Kerjasama (PKS) Pengelolaan Pasar Mardika. Kenapa ? karena itu aset Pemprov Maluku yang bernilai ekonomi sehingga, ada nilai yang masuk ke Pemprov. Jika tidak, ketika diperiksa BPK maka Pemprov lah yang salah,” tuturnya.

Kadis menambahkan, selama ini, Pemerintah Provinsi Maluku tidak menarik PAD. Sebab, sampai pada medio 2017, bangunan Pasar Mardika itu masih milik Kementerian Perdagangan yang dibangun sejak tahun 2006, dengan anggaran tugas perbantuan Kementerian Perdagangan sebesar Rp 15 Miliar. Tetapi, tanahnya milik Pemprov.

” Tanggal 20 Juni 2017, Saya dan Sekjen Perdagangan Dalam Negeri, menandatangani berita acara hibah bangunan pasar itu, kepada Pemprov Maluku,” sebut Kadis. (Vera)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top