Hot News

Tutupary : Soal Trotoar Licin, Warga Dapat Menggugat PMH Jika Dirugikan

Alfred Tutupary - Praktisi Hukum

AMBON,MALUKU – Sikapi kejadian berulang yang menimpa warga Kota Ambon Provinsi Maluku yang menjadi korban akibat pembangunan “trotoar licin”, warga dapat menggugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) jika merasa dirugikan.

Hal ini diakui salah satu Praktisi Hukum di Maluku, Alfred Tutupary kepada INTIM NEWS, Kamis (30/12/2021).

” Terkait insiden warga yang sering terjatuh ketika melintasi trotoar di Kota Ambon akibat licinnya trotoar tersebut, warga dapat mengambil langkah hukum dengan menggugat ke Pengadilan secara perdata,” ungkap Tutupary.

Tutupary menjelaskan, pemerintah dan atau pemerintah daerah, harusnya melindungi keselamatan masyarakat dengan segera memperbaiki trotoar yang tidak aman bagi pejalan kaki. Pemerintah juga harusnya memberikan tanda larangan melintas pada lokasi- lokasi trotoar yang licin, apabila belum dapat dilakukan perbaikan trotoar.

Menurutnya, jika pemerintah tidak melakukan hal yang diperintahkan oleh peraturan perundang undangan, berarti pemerintah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

“Dalam hukum perdata disebutkan, tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut,” ungkap Tutupary.

Maka, sebut Ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) DPD Maluku ini , warga korban trotoar licin di Kota Ambon, dapat saja menggugat pihak pelaksana proyek secara perdata, sesuai dengan kondisi kerugian yang dialami para korban.

Diakuinya, Dalam Undang-Undang Jalan, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan regulasi turunannya yakni Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, telah mengisyaratkan agar pembangunan trotoar harus aman untuk pejalan kaki.

” Tapi fakta yang di dapati adalah, trotoar di Kota Ambon tersebut jauh dari kata aman atau melenceng jauh dari fungsinya bagi warga pejalan kaki, disabilitas dan lainnya,” terang Tutupary.

Untuk itu, dirinya meminta kepada Inspektorat Provinsi Maluku, BPKP, untuk melakukan audit investigasi terhadap proyek trotoar tersebut.

Dia juga meminta kepada dan Kejaksaan Tinggi Maluku untuk memproses pidana jika ada perbuatan pidana dalam pengerjaan proyek yang dipakai sebagai “Seluncuran Anak” di kala hujan itu. (Vera)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top