Tantangan Ekonomi Berat, HL : Harus Optimis Hadapi 2022

AMBON,MALUKU – Sikapi tantangan di bidang ekonomi, Hendrik Lewerissa, Anggota DPR RI menegaskan, harus optimis di tahun 2022. Ini diungkapkan Hendrik, sebagai catatan akhir tahun 2021. Pasalnya, sepanjang tahun 2021 dilewati dalam kondisi pandemic virus korona (Covid-19) masih menyebar di masyarakat Indonesia.

“ Beberapa saat lagi, kita akan melewati Tahun 2021 dan masuk di Tahun Baru, 2022. Meskipun Pandemi Covid 19 belum berakhir, namun Indonesia telah menunjukan kepada dunia bahwa penanganan dan penanggulangan pandemi Covid 19 di tanah air, relatif sukses dan mendapat apresiasi positif dari pemerintah dan organisasi-organisasi internasional. Catatan akhir tahun 2021 ini adalah, tantangan yang kita alami cukup berat di bidang ekonomi, namun harus optimis hadapi 2022,” ajak Hendrik yang akrab disapa HL ini.

Dirinya membeberkan, sampai saat ini lebih dari 4 juta orang Indonesia yang terinfeksi Covid 19, namun 96,3 persen dinyatakan sembuh dan kasus aktif Indonesia, berada di tingkat di bawah satu persen. Prestasi tersebut menjadikan Indonesia masuk ke dalam wilayah hijau (green zone). Meskipun demikian, kita harus tetap waspada apalagi terdeteksi varian baru Covid 19 yaitu Omicron telah masuk ke Indonesia.

Menurutnya, hal ini membutuhkan kerja sama semua pihak agar varian baru Covid 19 ini, tidak menyebabkan ledakan kasus terinfeksi positif yang luas yang dapat mengakibatkan kelumpuhan ekonomi seperti yang dialami hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia di tahun 2020.

Lebih lanjut, HL yang juga sebagai Ketua DPD Gerindra Maluku ini mengungkapkan, meskipun kondisi Pandemi Covid 19 membaik di tanah air, namun kondisi ekomomi Indonesia belum sepenuhnya pulih. Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia di Tahun 2021, bertumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2020. Di tahun 2020, ekonomi Indonesia tumbuh negatif sehingga, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat.

” Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, guna mengupayakan pemulihan ekonomi. Pemerintah melakukan upaya pemulihan ekonomi nasional melalui Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Tujuannya untuk, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid 19,” jelasnya.

HL menuturkan, salah 1 penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri. Semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan mengalami pertumbuhan. Masalahnya adalah, konsumsi sangat tergantung kepada daya beli masyarakat. Oleh karena itu, program-program bantuan yang dijalankan pemerintah, baik dalam bentuk bantuan langsung tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan biaya pemasangan listrik untuk besaran daya tertentu, pemberian stimulus atau intensif kepada UMKM dan Koperasi, sangat besar manfaatnya untuk masyarakat.

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Dari sisi peran pemerintah daerah, dirinya menilai, meskipun pendapatan negara di tahun 2021 melampaui target APBN yang sebesar Rp. 1,743,6 triliun, yakni realisasi 109,5 persen pada Desember 2021 karena peningkatan harga komoditas di pasar dunia dan perbaikan aktivitas ekonomi. Namun, dipastikan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami penurunan. Jika di tahun 2021 TKDD sebesar Rp. 795,5 triliun maka di tahun 2022 dana TKDD turun menjadi sebesar Rp. 769,61 triliun.

” Penurunan TKDD, otomatis mempengaruhi postur APBD baik provinsi maupun kabupaten dan Kota. Sebagai contoh, APBD Provinsi Maluku yang di tahun 2021 adalah sebesar Rp.3,31 triliun menjadi Rp.2,8 triliun di tahun 2022. Atau, turun sebesar Rp.438,49 milliar atau sebesar 13,25 persen. Penurunan APBD Provinsi Maluku adalah konsekuensi logis dari menurunnya Dana Perimbangan, yang merupakan bagian terbesar dari postur APBD di hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku baik yang bersumber dari bagi hasil pajak maupun bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum maupun Dana Alokasi Khusus,” ungkapnya.

Di sisi lain, tuturnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) di hampir semua daerah di Indonesia termasuk di Maluku, belum menjadi kontributor terbesar bagi APBD. APBD masih bersumber sebagian besarnya dari Dana Transfer Dari Pusat (Dana Perimbangan).

Dengan kondisi APBD yang demikian, HL menilai, Pemerintah Daerah dituntut untuk fokus menata kinerja birokrasinya, agar menjadi aparatur pemerintah yang profesional dan inovatif. Jika kinerja aparatur Pemda biasa-biasa saja maka tidak heran jika serapan anggaran menjelang akhir tahun masih rendah dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di Provinsi kepulauan ini, menjadi jauh panggang dari api.

” Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mampu mengidentifikasi masalah fundamental yang dihadapi oleh rakyat dan daerahnya, serta mampu merancang program dan kebijakan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapi tersebut, dengan bertumpu pada realitas kekuatan dan potensi yang dimiliki daerahnya serta mampu mengelola tantangan dan hambatan menjadi peluang yang positif dan konstruktif untuk kemajuan daerah yang dipimpinnya. Tahun 2022 dipastikan masih menghadang sejumlah tantangan yang tidak mudah, namun kita harus optimis, kita mampu melewatinya dengan baik. Semoga ! Selamat Tahun Baru 2022,” sebut HL. (ulin)