AMBON,MALUKU – Percepatan pembangunan infrastruktur melalui anggaran APBN yang disalurkan untuk percepatan pembukaan konektivitas bagi daerah terisolir khususnya pada wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Provinsi Maluku sepanjang tahun 2021, sudah cukup maksimal.
Hal ini dikemukakan Konstansius Kolatfeka, Ketua Fraksi Gerindra DPRD SBT yang juga Anggota Komisi C yang membidangi infrastruktur kepada INTIM NEWS, Senin (06/12/2021).
Kolatfeka menjelaskan, setelah dievaluasi, realisasi APBN tahun 2021 melalui balai-balai vertikal yang bermitra dengan kita, yakni BPJN, Balai Cipta Karya maupun Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku, pembangunannya cukup maksimal.
Ia mencontohkan, kurun waktu tahun 2021, kurang lebih ada 10 jembatan di SBT, satunya di dalam Kota Bula sudah dikerjakan oleh Balai Jalan dan Jembatan.
” Itu artinya konektivitas antar desa dan antar kecamatan sudah berjalan dengan baik dan ini sesuai dengan cita-cita kita dan itu luar biasa,” tandas Kolatfeka.
Namun, Kolatfeka mengakui, salah satu yang membuat keterisolasian di SBT adalah tidak ada akses jalan pada beberapa wilayah, sehingga beberapa peristiwa yang sempat mengemuka dan viral di media sosial yakni peristiwa Kilmury.
Oleh karena itu, sampai hari ini Pemda dan DPRD SBT masih tetap mengupayakan untuk menyambung akses jalan dari Air Nanang, Kota Baru, Werinama, sampai di jembatan Wai Pulu, Wai Tunsa, serta ke selatan Tehoru terselesaikan.
” Sehingga dengan sendirinya, jawaban atas realisasi Perpres 56 tentang jalan trans Seram di Maluku, sebagai jalan trans nasional segera terwujud, tandasnya.
Pengerjaan jalan itu sendiri sementara berlangsung dan progresnya sangat baik, sekalipun agak terhambat dan sesekali terhenti akibat curah hujan, menurut data BMKG geser, peralihan dari bulan November ke pertengahan Desember 2021, curah hujan di SBT cukup tinggi, sehingga mengganggu lancarnya pengerjaan pengaspalan, jika dipaksakan tentu akan mempengaruhi kualitasnya.
” Misalkan saja jika dipaksakan pengaspalan, air yang tergenang di permukaan tanah kemudian ditutupi dengan aspal, suatu saat akan nampak apabila tekanan kendaraan roda 4 dan roda 2 serta truk besar lintas seram yang melintasinya, ungkapnya.
Lebih jauh, kata Kolatfeka, untuk Fraksi Gerindra sendiri, 5 tahun terakhir ini terus mendorong pembukaan konektivitas bagi daerah terisolir, seperti yang disampaikan dalam kata akhir fraksi yang disampaikan pada RPJMD beberapa waktu lalu.
” Dan tentunya DPRD sebagai mitra Pemerintah, tetap ada pada fungsi pengawasan dalam rangka mengontrol semua pihak yang bekerja di wilayah kabupaten SBT dan kita sebagai representasi rakyat menginginkan pekerjaan harus baik dan maksimal,” sebut Kolatfeka. (Vera)
