Saulatu Harapkan Proyek LIN Utamakan Tenaga Kerja Lokal

AMBON,MALUKU – Penyampaian aspirasi Komisi II DPRD Maluku, temui Kementerian KKP guna membahas prospek rencana mega proyek infrastruktur pendukung Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang rencananya bakal dibangun, di Negeri Waai, kecamatan Salahutu, kabupaten Maluku Tengah (Malteng), juga mengenai penyerapan tenaga serta menelisik dampak positif bagi nelayan Maluku, setelah proyek ini terealisasi.

Halimun Saulatu – Anggota Komisi II DPRD Maluku

Kepada awak media, Halimun Saulatu, Anggota Komisi II, Kamis (11/11/2021) menyatakan, dari sisi tenaga kerja lokal untuk supporting logistik, sangat menguntungkan bagi masyarakat Maluku. Tentunya, sumber daya manusia harus lebih digenjot untuk kesiapan proyek ini.

Saulatu memaparkan, terealisasinya proyek ini akan memberikan multiplayer effect, yakni penyerapan 280. 983 nelayan lokal/awak kapal, 760 petugas pelabuhan perikanan, 394 industri pengolahan ikan (UPT), 190 unit gelanggang, juga tersedia apartemen nelayan per unit kerja sejumlah 2860 kamar, 26.548 tenaga kerja bongkar muat dan sektor informasi.

” Untuk industri perbankan dan asuransi, perputaran uang sebesar Rp 124,60 triliun per tahun. Potensi asuransi bagi nelayan sebesar Rp. 42,14 miliar nelayan per tahun, dengan premi Rp. 150 per tahun,” bebernya.

Akuinya, ada beberapa KKP yang digunakan jadi bukan hanya di Waai, ada di Benjina (Aru), Tiakur, Tual, serta MBD.

Menyangkut persoalan tanah, ungkapnya, targetnya November 2022 selesai dan itu akan dibayar oleh satu organisasi di bawah kementerian keuangan, jadi tidak lagi dibebankan ke APBD tapi APBN.

” Karena ini sudah masuk dalam ranah proyek startegis nasional, sebutnya, ini dibahas berkelanjutan lintas kementerian di Jakarta. Kita ketemu KKP hari Selasa, Senin lalu baru saja selesai rapat koordinasi dengan semua instansi untuk membahas terkait soal LIN. Untuk master plan LIN sudah ada, kemarin presentasinya lengkap dan itu sangat menguntungkan masyarakat Maluku, ” bebernya.

Legislator asal Partai Demokrat ini menegaskan, kita komisi mendukung penuh terkait Ambon New Port namun tidak mengabaikan hak masyarakat, baik itu persoalan tanah maupun hak nelayan lokal disitu. (Vera)