JAKARTA,INTIM NEWS – Konsep pembangunan mega proyek Lumbung Ikan Nasional (LIN), yang akan memotori pembangunan Ambon New Port (ANP) sebagai sarana penyokong, diharapkan agar tetap mengacu pada regulasi sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan.
Hal ini kembali ditekankan, Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty dari dapil Maluku, usai tatap muka bersama Komisi I DPRD Maluku, Kamis (10/11/2021).
” Kita konsisten mengawal regulasi sebagai payung hukum, dalam perjuangan bersama pemerintah Maluku. Tentunya, sebagai anggota DPR RI kami perlu mempertanyakan dan mempertegas sesuatu sebelum dibangun,” tegasnya.
Lanjut Uluputty, kita harus pastikan adanya regulasi yang akan menjadi landasan operasional untuk bagaimana mengcover seluruh kerja dan langkah pembangunan ANP yang terintegrasi pastinya dengan program strategis nasional yaitu LIN.
” Regulasi tersebut ada, grand design besar tentang bagaimana mengelola potensi perikanan kita bisa jalan,” ujarnya.
Srikandi PKS ini menuturkan, pembangunan infrastruktur baik itu rantai dingin (sistem rantai pasok yang mempertimbangkan tingkatan suhu dalam prosesnya), kemudian dermaga-dermaga, serta pembangunan alat tangkap dan struktur pelayanan nelayan-nelayan kita yang sudah tentu, berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Maluku maupun di daerah lain.
Karena sebutnya sembari merinci, LIN bukan hanya ada di Maluku saja namun tersebar di 6 provinsi yakni Papua, Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan NTT.
Uluputty tegaskan sembari berharap, sebagaimana disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo, kita semua sambut baik dan mendorong agar LIN jalan dengan tetap mengedepankan satu kepastian hukum dan juga satu master plan atau blue print, bagaimana arah dan tujuan pembangunan LIN ini ke depan. (Vera)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
