Berita Parlemen

RUU PPKS Legalkan Prostitusi, KAMMI Demonstrasi di DPRD Maluku

AMBON,MALUKU – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), menggelar aksi demonstrasi di pelataran DPRD Maluku, Kamis (25/11/2021). Pantauan INTIM NEWS, mereka menolak RUU PPKS yang dibuat baleg DPR RI.

Dalam orasinya, Ahmad Firdaus Mony, Ketua Umum KAMMI Kota Ambon, menegaskan, Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi, menuai pro dan kontra.

IMG-20211125-WA0149

KAMMI menilai, Permendikbud nomor 30 tidak sesuai dengan pancasila. Tetapi hari ini kebijakan-kebijakan menteri Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan secara faksisme.

” Yang kami minta bentuk-bentuk pelecahan seksual harus masuk dalam regulasi Undang-Undang (UU). Untuk itu, ini menjadi rujukan penting bagi DPRD Provinsi Maluku, sebagai representasi pemerintah pusat. Jangan melihat ini dengan kasat mata saja. Kebijakan pemerintah, seiring kebijakan presiden tentang revolusi mental, nyatanya kebijakan yang dikeluarkan presiden gagal total karena tidak sesuai dengan konsep kebangsaan kita,” bebernya.

Firdaus menyebutkan, kurang lebih 12 ormas kemasyarakatan dan keagamaan menolak dengan tegas permen ini tentang pelecehan seksual di dunia pendidikan, pasal 5 ayat 2 yakni yang termasuk tindak kekerasan seksual adalah verbal, non fisik, fisik, dan melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut KAMMI, prostitusi atau pelecehan seksual tanpa persetujuan diperbolehkan. Ini yang gagal secara moral, gagal secara konstitusi kita, konstitusi ada sebagai asas perlindungan terhadap generasi kita.

” Jangan sampai peraturan menteri 30 menciderai gagasan-gagasan besar tersebut. Negara kita adalah negera yang berbasis keagamaan, semua agama memiliki asas dan moral yang baik,” ujarnya.

Sekesar informasi, KAMMI menyerahkan 6 poin sikap dan tuntutan aksi, kepada Mohammad Palembang, Kepala Bagian Umum dan berjanji akan diserahkan ke komisi yang berwenang.

IMG-20211125-WA0148

6 poin tuntutan tersebut yakni;

1. Menolak RUU PPKS yang dibuat oleh Baleg DPR RI.

2. Mendesak Baleg DPR RI untuk tidak mengesahkan RUU TPKS atau setidak-tidaknya melakukan
perbaikan-perbaikan materi RUU PPKS, yang sesuai nilai-nilai Pancasila terutama prinsip moralitas dan keagamaan.

3. Mendesak Baleg DPR RI untuk memasukkan materi mengenal upaya-upaya pencegahan, penindakan terhadap kebebasan seksual, penyimpangan seksual, pelacuran dan kejahatan ke dalam RUU PPKS.

4. Menolak segala bentuk peraturan yang berlandaskan pada konsepsi “kekerasan seksual”, namun tidak terbatas pada Permendikbudristek PPKS.

5. Mendesak Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk mencabut Permendikbudristek PPKS.

6. Mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknolog RI untuk nmengundurkan diri, dalam hal ini tidak mampu mencabut Permendikbudristek PPKS.
(Vera)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top