JAKARTA,INTIM NEWS – Saadiah Uluputty, Anggota Komisi IV DPR RI mengakui, implementasi Lumbung Ikan Nasional (LIN) oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kesannya setengah hati dan seakan abai instruksi dari Presiden.
Hal ini diungkapkan Saadiah kepada INTIM NEWS, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV bersama Esselon I KKP dan jajaran d Ruang Komisi, Senin (08/11/2021).
” Mengapa tidak ada nomenklatur untuk mendukung LIN? LIN sebagaimana namanya adalah program strategis nasional. Tetapi dalam implementasinya, pemerintah setengah hati. LIN disampaikan Presiden, maka yang harus mengawalnya adalah menteri dan para jajarannya. Terkesan lambat kinerja menteri dan jajaran. Sebagai program strategis nasional, harusnya diikutkan regulasinya. Mau itu namanya kepres atau perpres harus ada payung hukum dan landasan operasionalnya,” tegas Saadiah.
Harapannya, sebut Saadiah, program strategis nasional ini, berdampak langsung kepada nelayan dan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir dan pulau. Sehingga, bantuan dan program real dan konkrit langsung kepada masyarakat. Termasuk, persiapan SDM nya di sekolah-sekolah vokasi, politeknik dan kampus yang menjadi ujung tombak pembinaan, penyemaian skill dan latihan keterampilan, berbasis SDM perikanan dan kelautan.
” Maka sudah saya ulang kembali pertanyaan saya kepada menteri KKP, kepada Menkomarves dan hari ini kepada sekjen dan jajarannya. Dan saya tidak mendapatkan jawabannya. Bagi Saya dan bagi kami masyarakat penerima program strategis nasional ini, harus ada regulasi. Sekali lagi harus ada regulasi. Dari situ akan ada grand design dan master plan. Akan ada road map, dalam target dan implementasinya,” ungkap Srikandi asal Fraksi PKS ini. (ulin)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
