AMBON,MALUKU – Belum maksimalnya operasional dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Maluku, yang dinilai sejauh ini, belum menunjang kegiatan teknis induk dinas dengan salah satu alasan utama, kurangnya anggaran operasional UPTD.
Atas kondisi tersebut, Halimun Saulatu, Anggota Komisi II DPRD Maluku, pada saat rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Maluku pekan lalu, mengingatkan kinerja UPTD yang minim, agar segera ditindak lanjuti.
Saulatu kepada INTIM NEWS, Senin (04/10/2021) menegaskan, jika memang kinerja mereka tidak maksimal, segera di punishment, diganti dengan yang kinerjanya lebih baik.
“Jika memang ada permasalahan segeralah di identifikasi, masalahnya dimana. Laut kita kan luas, jika tidak di awasi dengan baik, maka potensi eksploitasi sumber daya laut kita akan semakin besar, DKP Provinsi sendiri berkilah tidak melaksanakan patroli laut karena terbatasnya anggaran. Tadi saya tekankan kepada Plh Sekda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), jika memang UPTD terbatas anggaran, yah ditambah anggarannya, kalau UPTD tidak melaksanakan kinerjanya dengan baik, ditindak lanjuti,” ujarnya.
Dirinya menilai, karena persoalan ini banyak sekali yang terjadi di sektor perikanan dan kelautan, jangan tunggu sampai ada masalah dulu baru bertindak. (Vera)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
