Berita Parlemen

Soal Lahan Tawiri, Rumra Minta Jangan Lagi Ada Intimidasi Ke Warga

Kunjungan Komisi I DPRD Maluku ke Tawiri, Senin (04/09/2021)

AMBON,MALUKU – Merespon aksi unjuk rasa damai masyarakat Tawiri, saat giat Komisi I DPRD Maluku di Makassar, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu, Komisi I menyambangi langsung masyarakat setempat, Senin (04/10/2021).

Amir Rumra, Ketua Komisi I DPRD Maluku mengatakan, dari kunjungan yang dilakukan Komisi I, permasalahan yang mengemuka yakni, adanya intimidasi oknum TNI/AU terhadap warga Tawiri.

Amir Rumra - Ketua Komisi I DPRD Maluku

Amir Rumra – Ketua Komisi I DPRD Maluku

” Berdasarkan keluhan warga, ada oknum TNI/AU yang melakukan intimidasi terhadap warga hingga anak-anak (14), dimana, mereka memaksa menandatangani dokumen yang berisikan tanah ini menjadi milik TNI AU apabila dipakai sewaktu-waktu dan tidak ada istilah ganti rugi,” ujar Rumra.

Menurutnya, jangan karena alasan mereka hadir dalam rangka menjaga keamanan negara, masyarakat jadi korban atas tindakan semena-mena oknum TNI/AU, biarkan juga anak-anak kita disana bersekolah sebagaimana mestinya, karena itu adalah kewajiban negara.

” Atas apa yang dikemukakan oleh warga ini, kami harap jangan lagi ada intimidasi terhadap warga,” tandas Rumra, Rabu (06/09/2021) kepada INTIM NEWS.

Kunjungan Komisi I DPRD Maluku ke Tawiri, Senin (04/09/2021)

Kunjungan Komisi I DPRD Maluku ke Tawiri, Senin (04/09/2021)

Di kesempatan yang sama, Staf Pemerintah Desa Tawiri, Derry Salembun menerangkan, masyarakat merasa gelisah dan terancam, kami mencoba menghimbau dan mengambil langkah-langkah strategis dan percepatan, demi memenuhi rasa aman bagi warga masyarakat.

Salembun menjelaskan, sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah pemerintah Negeri Laha dan TNI/AU pernah bersengketa masalah lahan tetapi dalam amar putusan Mahkamah Agung, memenangkan pihak TNI/AU.

Akan tetapi, sebutnya, TNI/AU kini mengklaim sampai ke petuanan negeri Tawiri, sehingga ini yang menjadi persoalan, karena kami merasa tidak pernah bermasalah hukum dengan pihak TNI/AU.

” Kami berharap, Pemerintah Kota dan DPRD dapat cepat untuk merespon persoalan ini, begitu pula terhadap adanya banyak sertifikat tumpang tindih yang dikeluarkan oleh BPN,” pungkasnya. (Vera)

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top