Pembenahan RSUD Haulussy, F-PKS Rekomendasi 3 Poin

JAKARTA,INTIM NEWS – 4 hari, Panitia Kerja (Panja) RSUD Dr Haulussy Ambon, melaksanakan studi banding sekaligus studi tiru pada Rumah Sakit (RS) Dr Hasbullah Abdul Majid Bekasi, guna perbaikan dan pembenahan pelayanan rumah sakit tersebut.

Amir Rumra, Anggota Panja RSUD Haulussy sekaligus utusan Fraksi PKS (F-PKS), kepada INTIM NEWS, Kamis (14/10/2021) menuturkan, Fraksi PKS melihat persoalan ini penting untuk segera di benahi. Ada 3 poin yang masuk dalam rekomendasi yakni, sumberdaya manusia, sarana prasarana dan operasional.

Amir Rumra – Ketua Komisi I sekaligus Anggota Panja Rumah Sakit DPRD Maluku

” Kalau dari sisi managerial, berarti aspek pemberdayaan sumber daya manusia, teknologi, pengadaan dan pembelian, sistem informasi, pemasaran dan sebagainya ,” ungkapnya.

Misalnya, sebut Rumra, di kondisi pandemi covid-19, RS sudah harus bisa memenuhi alat PCR sehingga tidak perlu melakukan di tempat lain, ini juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi RS, masa hingga kini pemda belum bisa menyediakan satu alat.

Bahkan ingatnya, sarana dan prasarana kita pun belum memadai, contohnya alat CT scan, cuci darah, sehingga kita harus ke tempat atau daerah lain. Jadi, bisnis plannya harus di dudukan benar-benar agar RS bisa memberikan kenyamanan ke masyarakat”

Ia menerangkan, misalkan, pelayanan kepada masyarakat miskin, kita masih berkutat seputar soal administrasi. Di sini (RS Hasbullah), mereka bahkan sudah menyediakan operator yang siap berkomunikasi dengan pihak dukcapil dan dinas teknis terkait, di tiap-tiap daerah.

Kemudian, tuturnya, jika masalahnya tidak terdaftar sama sekali maka harus ditangani oleh Dinas Sosial, karena dikategorikan masyarakat miskin. Aspek-aspek itu yang kita lihat mempermudah pengguna layanan kesehatan.

” Oleh karena itu, kita mencoba secara totalitas memperbaiki dan menata kembali RSUD Haulussy Kudamati, karena menyangkut RS rujukan di provinsi Maluku,” ajaknya.

Dirinya menilai, rumah sakit pemerintah tidak boleh kalah dengan swasta, terutama dari segi pelayanan.

” Masa pemerintah provinsi rumah sakitnya seperti itu,? Ini berarti ada persoalan yang harus kita benahi karena itu tanggung jawab pertama dari DPRD maupun pemerintah daerah, yang perlu kita lakukan penanganan terkait hal tersebut,” ujar Rumra. (Vera)