AMBON,MALUKU – Guna menjawab keluhan permasalahan ketenagakerjaan pada PT Samudera Indo Sejahtera (SIS) Ngadi, kecamatan Dullah Utara, kota Tual, DPRD Maluku menggelar verifikasi lintas komisi, yang melibatkan komisi I dari aspek hukum, komisi II dari aspek perikanan dan komisi IV dari aspek ketenagakerjaan, Selasa (26/10/2021).
Dari hasil temuan verifikasi, diketahui, PT SIS melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 300 karyawan dari jumlah karyawan aktif sebanyak 400 orang.
Imbas dari kebijakan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti yang melarang beroperasinya kapal eks asing (kapal bekas berbendera asing). Namun hingga kini, asuransi tenaga kerja dan kesehatan enggan dibayarkan.
Menanggapi hal tersebut, Andi Munaswir Anggota Komisi IV DPRD Maluku, kepada INTIM NEWS, Jumat (29/10/2021) menyatakan, terkait asuransi tenaga kerja dan kesehatan, hingga saat ini belum terbayarkan.
” Asuransi mereka 100 persen belum
terbayarkan. Menurut mereka (PT SIS) masih dalam proses pengurusan, jadi kita sedianya memberikan kesempatan namun kita akan kembali dan melakukan proses pengecekan,” ujar Andi.
Saat ini, jelas Andi, karyawan aktif hanya berkisar 70 orang saja. Produksinya juga sangat minim karena itu, mereka targetkan satu hari menerima minimal 30 ton ikan untuk di awetkan, guna memenuhi kebutuhan ekspor.
” Tapi kemarin kita datang cuma ada lima ember dan berkisar sekitar 200 kg, satu ton saja tidak cukup,” bebernya.
Namun, mereka beralasan, produktifitas nelayan kota Tual dan Malra sangat rendah, menyebabkan tidak ada produksi, karena mereka sistemnya menerima atau lebih tepatnya membeli dari masyarakat dengan harga standar.
Andi mengaku heran, karena perusahaan sebesar itu daya serapnya sangat kecil, jauh dari angka minimal yang katanya harus 30 ton per hari karena sesuai target perusahaan.
” Pasalnya seperti yang dikatakan, ini salah satu perusahaan ekspor terbesar di Asia Tenggara, hanya memiliki karyawan sebanyak 70an orang, dengan target produksi yang sangat minim, tidak mungkin juga memperkerjakan SDM yang banyak,” bebernya.
Sebelumnya, diketahui perusahaan milik Tommy Winata ini, sudah berganti nama sebanyak 5 kali. Namun masih menggunakan manajemen yang sama. Selama terpantau media ini, memang tidak ada aktivitas berarti di salah satu perusahaan yang katanya terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Namun anehnya, kunjungan kerja 3 menteri beberapa waktu lalu, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, justru oleh pihak pemerintah setempat, melarang peliputan media. (Vera)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
