AMBON,MALUKU – Upaya penyelesaian pembangunan jembatan Dian Pulau-Tetoat, di kecamatan Hoat Sorbay, Maluku Tenggara (Malra), belum kunjung terselesaikan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) provinsi, dengan alasan refocusing anggaran akibat pandemi covid-19. Demi mengawal prosesnya, AMGPM Daerah Kei Kecil dan kota Tual, serahkan rekomendasi berdasarkan KONFERDA IX.
Merespon rekomendasi tersebut, Legislator Maluku dapil VI, Benhur Watubun, kepada INTIM NEWS, Kamis (23/09/2021), secara tegas menyatakan, jangan lagi ada alasan sekunder untuk penyelesaian pembangunan jembatan.
Benhur Watubun – Anggota DPRD Maluku dari Fraksi PDI Perjuangan
” Untuk kali ini, kita tidak akan mentolerir alasan apapun. Pasalnya sebagaimana telah disepakati, dalam rapat paripurna DPRD beberapa waktu lalu, dalam rangka penyampaian LKPJ Gubernur Maluku tahun 2020,” ujarnya.
Dimana, sebut Watubun, salah 1 rekomendasi yakni poin e yang menyebutkan, DPRD mendesak gubernur untuk menegaskan kepada Kepala Dinas PUPR untuk segera menyelesaikan pembangunan jembatan Dian Pulau-Tetoat, Kabupaten Malra pada perubahan APBD 2021.
” Ini menjadi catatan penting, bagi pihak PUPR untuk mengingatkan jembatan tersebut, agar dianggarkan dan dilanjutkan pembangunannya, demi pemenuhan mobilitas masyarakat kedua wilayah di pesisir selatan barat Malra tersebut,” tegas Watubun.
Lebih lanjut, tutur Watubun, pada saat pengawasan bersama Komisi III, beberapa waktu lalu, ini menjadi keprihatinan bagi kami Legislator dapil VI, lantaran pengerjaan tidak kunjung selesai, sehingga dinilai tidak mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat.
” Pihak PUPR, jangan meninggalkan kesan seolah-olah ini terbengkalai dan tidak diselesaikan, artinya membuat kerugian negara kepada masyarakat,” ungkap Watubun.
Ia menambahkan, tentunya pada saat pembahasan APBD perubahan nanti akan tetap kami kawal, intinya jembatan tersebut harus tuntas dikerjakan dan menjawab akses transportasi dan roda perekonomian di dua kawasan tersebut. (Vera)
Terinspirasi
Kaget
Lucu
Marah
Sedih
Bahagia
