AMBON,MALUKU – Terkait unjuk rasa pemuda Buru dan Buru Selatan, beberapa waktu lalu. yang meminta pengalihan tambang gunung botak menjadi tambang rakyat,
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Saudah Tethool kepada INTIM NEWS menyatakan, untuk masalah gunung botak, kita komisi II DPRD Provinsi Maluku, sudah merencanakan untuk memanggil mitra, dalam hal ini Dinas ESDM, terkait dengan izin pengelolaan gunung botak yang perijinannya sampai sekarang, belum ada,” ujarnya, kepada INTIM NEWS, Jumat (16/08/2021), menyikapi, terkait unjuk rasa pemuda Buru dan Buru Selatan, beberapa waktu lalu, yang meminta pengalihan tambang gunung botak menjadi tambang rakyat.
Sehingga perlu dilaksanakan rapat kerja, sebutnya, untuk mendengarkan pendapat, perihal gunung botak tersebut, tata kelolanya seperti apa, pengelolaan nya sampai dimana, karena itu salah satu aset provinsi yang menghasilkan PAD bagi daerah.
Menurut Saudah, jika tuntutan masyarakat mengalihkan sebagai tambang rakyat, itu nanti dipikirkan dan dicari jalan keluarnya. Kemungkinan, setelah HUT RI dan HUT Provinsi Maluku, kita akan memanggil mitra.
Disinggung terkait beberapa aktivitas yang diperkirakan masih beroperasi, bebernya, yang kita tahu gunung botak sudah ditutup namun ada pengolahan liar yang dilakukan, entah oleh masyarakat lokal atau masyarakat dari luar daerah.
” Setelah rapat kerja ini diadakan, kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan TNI untuk mengawasi daerah tersebut,” pungkasnya. (Vera)
