Fraksi Demokrat Dorong Pemprov Maluku Tingkatkan Kemandirian Keuangan

AMBON,MALUKU – Kendati menerima Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Gubernur Maluku , Fraksi Partai Demokrat soroti beberapa permasalahan yang membuat rendahnya kemandirian keuangan pemerintah provinsi (pemprov) Maluku.

” Dengan dilatarbelakangi rendahnya kemandirian keuangan kita, maka kami Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah daerah untuk : pertama, memaksimalkan potensi sektor perikanan sebagai unggulan kontributor PAD. Kedua, memaksimalkan potensi pariwisata agar lebih menghasilkan,” tutur Halimun Saulatu, Anggota Fraksi Demokrat DPRD Maluku, selaku Juru Bicara, saat Paripurna Kata Akhir Fraksi terhadap LPJ Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Maluku tahun anggaran 2020, Jumat malam (06/08/2021), di Ruang Paripurna.

Ketiga, sebut Halimun, mendorong sektor pertanian sebagai penyangga pangan daerah yang bisa unggul secara advantage maupun komperatif. Keempat,
mampu membangun sistem yang terintegrasi untuk memaksimalkan pendapatan, mulai dari hulu sampai ke hilir, secara sistematis dan terukur.

Kelima, lebih lanjut dijelaskan, dalam merencanakan penerimaan khususnya pendapatan asli daerah, haruslah didasarkan angka-angka yang terukur secara rasional yang bisa dicapai, terhadap setiap objek penerimaan yang melekat pada setiap SKPD. Keenam, melakukan evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baik dari sisi manajemen maupun dari sisi permodalan serta political will pemerintah daerah untuk memberdayakan BUMD sehingga, ke depan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan keuangan daerah.

” Ketujuh, BUMD juga harus bisa menjadi jembatan bagi profesionalisme daerah (putra daerah) untuk diberdayakan, sebagai aset sumberdaya manusia yang terampil, dalam pengelolaan BUMD produktif dan profesional di masa yang akan datang,” ungkapnya.

Selain itu, bebernya, Fraksi Demokrat juga soroti 12 permasalahan tentang pembiayaan daerah. Diantaranya, satu, presentase arah kebijakan penganggaran serta kegiatan APBD 2020 yang kurang sekali, terutama pada sisi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat serta pengentasan kemiskinan, atas hal ini Fraksi Partai Demokrat berharap agar kedepan dapat lebih diperhatikan. Kedua, ke depan Fraksi Partai Demokrat mengharapkan agar adanya sinergitas yang terukur dan sistimatis, serta indikator pencapaian antara Bappeda dan SKPD teknis, agar tidak lagi terjadi ego sektor dan tidak relevansinya program terhadap permasalahan strategis daerah.

” Ketiga, Fraksi Partai Demokrat meminta perhatian pemerintah provinsi untuk memperhatikan temuan BPK terhadap kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan dari LPJ Pemerintah Provinsi Tahun Angaran 2020, sebanyak 16 temuan dan rekomendasi BPK terhadap LPJ Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020, berkaitan dengan temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI), untuk diperhatikan secara sungguh-sungguh dan karena itu, Fraksi Partai Demokrat akan selalu dan terus mengikuti perkembangan dan temuan BPK,” tegasnya.

Keempat, sebutnya, dalam kondisi wabah Covid 19, Fraksi Partai Demokrat berharap refocusing anggaran dapat memberikan dampak pada sisi sektor kesehatan, ekonomi dan sosial. Kelima, mengingat masih banyaknya jabatan struktural yang masih kosong maka Fraksi Partai Demokrat berharap, dapat segera dilakukan pengisian sehingga efektifitas kinerja pemerintah daerah dapat lebih dimaksimalkan.
Keenam, Fraksi Partai Demokrat mengharapkan perhatian pemerintah daerah, utamanya perbaikan jalan-jalan provinsi di beberapa gugus.

Ketujuh, Halimun menuturkan, Fraksi Partai Demokrat dalam perspektif belanja, memahami bahwa penurunan belanja daerah selain akibat dampak Covid-19, juga diakibatkan oleh rendahnya kreativitas OPD dalam merancang program dan kegiatannya. Kedelapan, terhadap kebijakan fiskal yang terkait dengan pinjaman PT. SMI dan dampaknya, Fraksi Partai Demokrat mengharapkan, agar ke depan tidak terjadi lagi MISS koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, dalam menyikapi kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah seperti, SKIM pinjaman yang dilakukan melalui PT. SMI saat ini.

” Kesembilan, pemerintah daerah sudah harus menyiapkan kerangka kegiatan yang produktif sebagai kontributor PAD setara dengan Besaran Nilai Kewajiban Hutang Daerah yang kurang lebih 683 miliar rupiah, selama tujuh tahun jangka waktu peminjaman PT.SMI,” ujarnya.

Kesepuluh, sambungnya, peran penting pengawas dalam meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten/kota melalui Dinas Pembantu, sangat menentukan. Namun, sampai saat ini masih terdapat kabupaten/kota yang SK pengawasnya ditandatangani oleh Bupati. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan SMA, SMK dan pendidikan Luar Biasa di 11 kabupaten/kota, dimana, cabang dinas yang mempunyai peran yang sangat penting bersama dengan para pengawas perlu adanya perhatian untuk, difasilitasi Kantor dinas cabang serta sarana dan prasarana yang memadai. Pengadaan kendaraan dinas dalam meningkatkan kinerja dan mobilisasi. Diupayakan adanya dana sharing guna pengawasan ke sekolah-sekolah karena selama ini, bagi para pengawas hanya dengan iuran-iuran pribadi mereka.

” Kesebelas, Fraksi Partai Demokrat sangat menyayangkan realisasi Belanja Tak Terduga yang hanya mencapai 75 persen untuk penanganan Covid-19. Bagi Fraksi kami, 24 persen lebih anggaran yang tidak terealisasi adalah, indikasi lemahnya pemetaan persoalan yang bisa dipahami pemerintah daerah, dalam menyelesaikan dampak Covid-19 di Maluku. Karena terkait Covid-19, sampai saat ini masih menyisakan banyak persoalan sebagai penyebab utama kegagalan pemerintah daerah, dalam menurunkan angka penderita terdampak Covid-19. Kita masih diperhadapkan pada minimnya infrastruktur fasilitas ICU untuk melayani pasien Covid-19, terutama pada rumah sakit-rumah sakit rujukan. Terbatasnya obat-obatan serta tertundanya penyelesaian insentif tenaga kesehatan,” bebernya. (ulin)