Sekolah Tatap Muka, Kebijakan Kementerian Bukan Provinsi

AMBON,MALUKU – Kebijakan proses kegiatan belajar mengajar (PKBM) tatap muka, kembali harus dibatalkan, seiring dengan lonjakan kasus Covid-19 varian delta.

Samson Attapary, Ketua Komisi IV DPRD Maluku, kepada awak media (14/07/2021) menyatakan, untuk sekolah tatap muka ini, kebijakan bukan diambil oleh provinsi tetapi dari Kementerian.

” Tadinya memang tahun ajaran baru, ini sesuai surat edaran Menteri Pendidikan itu, bisa dilakukan tatap muka, ternyata terjadi lagi penyebaran Covid yang begitu meningkat, ditambah lagi sudah diberlakukan PPKM di Kota Ambon, itu berarti tidak mungkin lagi dilakukan, sehingga tatap muka dikembalikan lagi ke online,” jelasnya.

Sebutnya, rencana sekolah atau pembelajaran tatap muka di Maluku yang seharusnya digelar pada Juli 2021, harus dibatalkan. Hal itu dilakukan karena kasus positif Covid-19 di Maluku melonjak drastis belakangan ini.

” Ada instruksi dari Menteri Pendidikan terkait dengan sekolah tatap muka, tetapi harus dilakukan di daerah yang ber zona hijau serta adanya persetujuan dari ketiga pihak yaitu Satgas, orang tua murid dan pihak sekolah dan jika diantara ketiga pihak itu terdapat satu pihak yang keberatan, maka sekolah tatap muka tidak dapat dijalankan,” ujar Attapary.

Disinggung terkait mutu pendidikan, dimana 2 tahun terakhir melakukan metode belajar online, dirinya berujar, mutu pendidikan mengalami penurunan bukan hanya di Maluku atau Kota Ambon saja tapi juga terjadi secara nasional.

“ Kalau kita evaluasi tahun 2020, bukan hanya di Maluku atau di Ambon, tetapi seluruh nasional juga menurun, kecuali Covid ini sudah bisa dikendalikan. Jika kasus ini mulai menurun, baru kita bisa ambil kebijakan normal lagi. Jadi tidak ada solusi, kecuali belajar online,” ujarnya.

Oleh karenanya, Ia menuturkan, vaksin merupakan salah 1 cara pemerintah untuk mengendalikan Covid-19 ini, supaya kekebalan komunitas (herd immunity) dapat dicapai melalui vaksinasi.

Dirinya juga mengatakan, ketika melakukan pengawasan di daerah-daerah, banyak masyarakat yang mengeluh terkait belajar online karena metode pembelajaran online ini, juga banyak yang tidak dijalankan dengan baik.

” Kalaupun ada yang jalan, itu dalam satu bulan paling-paling aktivitasnya kurang lebih 10 persen. Itupun akhirnya guru-guru datang berkunjung ke rumah-rumah dan itu juga tidak maksimal. Kita tidak tahu, hal ini akan berlangsung sampai kapan, terkecuali pandemi ini selesai,” tutupnya. (Vera)