Maluku

Bupati : Ranperda Pertanggungjawaban APBD Malra 2020, SILPA Capai Rp14,4 Miliar

MALRA,MALUKU – Bupati Malra M. Thaher Hanubun menyatakan, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) Tahun Anggaran 2020, secara konstitusional merupakan kewajiban Pemerintah Daerah, pada setiap akhir tahun anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini disampaikan Bupati, di hadapan pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat paripurna yang digelar secara tatap muka, di ruang sidang utama DPRD Malra, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, di Langgur, Jumat (16/07/21).

Bupati pada kesempatan itu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak, terutama Pimpinan dan Anggota DPRD, pimpinan perangkat daerah serta seluruh masyarakat, atas komitmen bersama dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih berkualitas, sehingga Malra untuk keenam kali secara berturut turut, dapat mempertahankan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK RI yakni opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Ini patut saya sampaikan karena dipahami sungguh, mempertahankan opini WTP jauh lebih sulit dari pada meningkatkan Opini dari WDP ke WTP, atau dari Disclaimer ke WDP dan seterusnya. Untuk itu saya berharap opini WTP ini dapat terus kita pertahankan, demi mewujudkan Masyarakat Maluku Tenggara Sejahtera,”ujar Bupati Thaher.

M.Thaher Hanubun - Bupati Kabupaten Maluku Tenggara

M.Thaher Hanubun – Bupati Kabupaten Maluku Tenggara

Dalam sambutannya, Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun menjelaskan tentang realisasi APBD yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, pembiayaan, dan sisa lebih hasil perhitungan APBD. Dijelaskan realisasi APBD Kabupaten Maluku Tenggara terdiri dari pendapatan daerah, yang dianggarkan sebesar Rp1.033.528.116.054, yang kemudian pada perubahan APBD turun sebesar 11,97 persen menjadi Rp909.845.451.809. Sampai dengan 31 Desember 2020, terealisir sebesar Rp905.690.962.560 atau 99,54 persen.

Jumlah realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp45.847.921.693, terealisir sebesar Rp44.258.115.564 atau 96,53 persen. Kemudian pendapatan transfer dianggarkan sebesar Rp853.317.610, terealisasi sebesar Rp847.949.656.194 atau 99,37 persen. Lain-lain pendapatan yang sah berupa pendapatan hibah dianggarkan sebesar Rp10.679.920.000, terealisasi sebesar Rp13.483.281.801 atau 126,5 persen.

Selanjutnya belanja daerah dianggarkan sebesar Rp1.030.151.616.054 yang kemudian pada perubahan APBD berkurang sebesar 9,36 persen menjadi Rp933.693.959.288. Sampai dengan 31 Desember 2020, terealisir sebesar Rp915.110.478.781 atau 98,01 persen.

Jumlah realisasi belanja daerah berasal dari belanja operasi, dianggarkan sebesar Rp755.599.279.266 terealisir sebesar Rp741.496.139.970 atau 98,13 persen. Belanja modal, dianggarkan sebesar Rp170.898.113.024, terealisir sebesar Rp166.896.933.389 atau 97,66 persen. Belanja tak terduga, dianggarkan sebesar Rp5.796.029.278 , teresalisir sebesar Rp5.318.302.402 atau 91,76 persen. Belanja transfer, dianggarkan sebesar Rp1.400.537.720 , terealisir sebesar Rp1.399.103.020 atau 99,90 persen.

Berikutnya, pembiayaan netto dianggarkan sebesar Rp23.848.507.478. Sampai dan dengan 31 Desember 2021, realisasi pembiayaan netto sebesar Rp23.848.507.478 berasal dari selisih lebih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp28.648.507.478 dan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp4.800.000.000.

Dengan demikian, dari selisih antara realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah terjadi defisit sebesar Rp9.419.516.221, serta realisasi pembiayaan netto sebesar Rp23.848.507.478. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (Silpa) sebesar Rp14.428.991.257.

“Jika Ranperda ini disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda), maka SILPA tersebut akan dibahas pada APBD Perubahan 2021. Berbagai hal yang lebih rinci terkait dengan realisasi APBD dimaksud, dapat diikuti secara lebih jelas pada buku Ranperda Pertanggungjawaban APBD tahun 2020 beserta lampirannya yang sudah disampaikan kepada dewan yang terhormat,”beber Bupati menutup penjelasannya. (Suat).

Print Friendly, PDF & Email
Comments
To Top